“Kita hanya mengingatkan agar anggota kabinet yang mau maju Pilpres 2024, agar tetap bekerja secara profesional”
JAKARTA – Empat menteri di Kabinet Indonesia Maju terang-terangan menyatakan bakal maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Hal tersebut membuat Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengingatkan para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu untuk bekerja profesional.
“Kita hanya mengingatkan agar anggota kabinet yang mau maju Pilpres 2024, agar tetap bekerja secara profesional,” ujarnya di Jakarta, Kamis (14/4).
Ia mengatakan, pemanggilan empat menteri oleh Presiden Jokowi perihal pencalonan di Pilpres 2024 adalah hak sang presiden. Bahkan, bukan hal yang salah jika anggota kabinet mempersiapkan diri untuk maju dalam pentas Pemilu tersebut.
“Terkait pemanggilan empat menteri yang akan maju nyapres, itu menjadi hak beliau (Jokowi) sebagai atasan. Tentu tak ada salahnya jika anggota kabinet berkeinginan dan mempersiapkan diri untuk maju pada kontestasi Pilpres,” katanya.
Baca Lagi: Jadikan Ramadhan dan Paskah, Momen Menabur Kasih Toleransi
Menurut dia, saat ini masyarakat Indonesia semakin kritis. Selain itu juga dinilai cermat dalam memonitor kinerja anggota kabinet.
Karena itu, janji-janji pemerintah saat kampanye tak ada yang kunjung diselesaikan. Kamhar menilai masyarakat tak ingin mengulang kesalahan dalam memilih dan menjadi korban pencitraan.
“Kami berkeyakinan rakyat kini semakin kritis, tentunya akan lebih cermat dan seksama lagi melakukan kontrol dan memonitor kerja-kerja anggota kabinet,” katanya.
“Apa yang terjadi saat ini tentunya menjadi pembelajaran penting,” lanjut.
Ia menjelaskan, semua janji-janji pada masa kampanye tak ada yang kunjung ditunaikan, malah kehidupan rakyat makin serba sulit, harga pangan mahal, dan terus menerus impor.
Ditambah lagi harga bahan bakar minyak juga demikian, utang semakin menggunung, dan berbagai persoalan lainnya, termasuk kualitas demokrasi yang menurun, dan penegakan hukum tebang pilih, serta pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski begitu, tak ada regulasi yang mengharuskan anggota kabinet yang akan mencalonkan diri untuk mundur. Namun perlu adanya kontrol publik agar tak terjadi penyalahgunaan jabatan.
“Regulasinya para anggota kabinet tak mesti mundur, hanya pada saat melakukan kampanye saja mesti cuti. Yang terpenting adanya kritisisme dan kontrol publik terhadap para menteri ini agar tak menyalahgunakan jabatan,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi sudah mengumpulkan menteri-menterinya dan bertanya soal hasrat mereka maju Pilpres 2024.
Beberapa menteri menyatakan keinginannya bertarung di Pilpres 2024, di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno; dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
3 komentar