JAYAPURA – Aparat diminta tidak menutup-nutupi peristiwa bentrok personel TNI-Polri di Kabupaten Jayawijaya, Papua beberapa hari lalu. Hingga kini, belum jelas kronologi dan penyebab peristiwa tersebut.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, di Jayapura, Jumat (26/8).
“Diharapkan diselesaikan secara terbuka dan transparan demi penegakan hukum, untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban. Sehingga kasus tersebut tidak ditutup-tutupi,” ujarnya.
Baca Lagi: Kepala BNPT Sebut Jumlah Korban Terorisme Meningkat, Ini Penyebabnya
Usai insiden bentrokan yang terjadi Sabtu (20/8) malam, Theo mengaku mendampingi keluarga dari anggota TNI yang menjadi korban bertemu dengan Tim Polda Papua, tim dari Korem, Kodim, dan Polres.
Pertemuan digelar pada Senin (22/8) di halaman Mapolres Jayawijaya. Ia mengatakan pertemuan itu untuk menyelesaikan proses tuntutan hukum adat.
Keluarga Korban Minta Hadirkan Pelaku
Dalam pertemuan, keluarga korban meminta kepada pihak kepolisian untuk menghadirkan pelaku agar dapat menjelaskan kronologi kasus.
“Namun, karena masih dalam proses penyelidikan yang sedang dilakukan pihak kepolisian, sehingga pelaku tidak dihadirkan untuk menjelaskan kronologi,” katanya.
Tidak ada keputusan terkait tuntutan adat dalam peristiwa itu, kata Theo, sebab menurut keluarga korban, tuntutan adat bisa dijatuhkan setelah ada pengakuan yang jelas dari pelaku soal penyebab kejadian.
“Sebenarnya pihak polisi ada korban dua orang, tapi polisi belum terbuka dengan kasus ini,” kata dia.
Lebih lanjut, Theo juga menyayangkan peristiwa tersebut terjadi di jantung kota. Kejadian itu telah meresahkan masyarakat sipil.
“Papua kan daerah konflik, pasukan Satgas BKO non organik ditugaskan untuk mengamankan situasi itu, bukan justru menciptakan masalah,” ujarnya.
Diketahui, bentrokan antara personel TNI dan Polri kembali tersebut. Diduga dua anggota TNI dipukul oleh personel Satgas BKO Brimob Nusantara di Jayawijaya, Papua, Sabtu (20/8).