MAKASSAR – Era Digitalisasi menjadi tantangan bagi humas pemerintah dalam menghadapi berita-berita bohong atau hoax, oleh sebab itu Hubungan Masyarakat (Humas) harus konsisten mengisi ruang publik dengan pesan-pesan positif serta tak henti menyebarkan edukasi kepada masyarakat.
Adanya era digitalisasi, membuat Humas harus melakukan penguatan dengan media untuk mengisi ruang-ruang digital dengan pesan positif, memberikan edukasi mana yang baik dan tidak baik.
Demikian diungkapkan Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Brigjen TNI Roedy Widodo, di Makassar, Jumat (16/6/2023) saat menerima penghargaan “Government Public Relations Award (IGA) 2023″
Humas BNPT RI dinobatkan sebagai Lembaga Humas Pemerintah Terbaik, Sub-Kategori Lembaga Pusat/Negara.
Ia menambahkan, jika pencapaian ini merupakan tonggak sejarah sekaligus tantangan bagi humas BNPT RI untuk mengoptimalkan kinerja dalam membentuk daya tangkal, daya cegah dan daya lawan masyarakat terhadap ideologi kekerasan sehingga dapat menghadirkan Indonesia yang harmoni.
“Apresiasi yang diberikan merupakan tonggak awal dan tantangan bagi kehumasan BNPT untuk lebih maju lagi dan lebih baik lagi dalam memberikan layanan optimal,” katanya.
“Tujuannya untuk membentuk daya tangkal, daya cegah dan daya lawan terhadap berita – berita yang mengajak pada kekerasan dan intoleransi,” lanjutnya.
Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir, mewakili Walikota Makassar berharap kegiatan award semacam ini dapat mendorong humas pemerintah untuk terus berkontribusi bagi bangsa.
“Penghargaan ini sebagai barometer pencapaian tertinggi kehumasan sepanjang tahun. Harapannya, Kegiatan nasional ini dapat mendorong humas pemerintah yang strategis, dan kontributif bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.
Sebagai informasi, IGA 2023 diselenggarakan oleh Humas Indonesia dan merupakan ajang kompetisi, apresiasi, dan berbagi pengalaman bagi praktisi kehumasan pemerintah se-Indonesia.