JAKARTA – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, ikut angkat bicara atas kegaduhan yang ditimbulkan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Ma’ruf Amin meminta, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD bersama Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas, mengoordinasikan lebih lanjut terkait kontroversi ajaran Pesantren Al Zaytun tersebut.
Ma’ruf mengatakan, pemerintah akan menindaklanjuti berbagai pandangan ormas Islam mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis) dan lainnya.
“Saya minta nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang harus kita ambil,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Menuru dia, jika berbagai pandangan sudah dikaji dan terdapat penyimpangan ajaran agama Islam, maka akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah.
“Jadi kita setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan kementerian agama. Saya minta ditindaklanjuti,” katanya.
Kontroversi mengenai dugaan ajaran menyimpang Ponpes Al-Zaytun muncul kembali. Beberapa waktu terakhir, sejumlah pihak menyerukan aparat berwenang mesti menindak Ponpes Al-Zaytun dan Panja Gumilang.
Langkah itu dilakukan demi melindungi masyarakat agar tidak terpengaruh ajaran yang bertentangan dengan Islam.
“Segera diproses hukum demi melindungi agama dan umat,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis.