BANDUNG – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berpotensi menciptakan ketegangan, konflik bahkan terorisme. Ditambah dengan adanya fakta perubahan strategi kelompok radikal terorisme dari bullet approach (pendekatan peluru) menjadi pendekatan ballot approach (pendekatan kotak suara).
Demikian dikatakan Kasubdit Penggunaan Kekuatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Kolonel Marinir Indrayanto, pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Tindak Pidana Terorisme Dalam Rangka Menghadapi Pilkada Serentak Serta Pelantikan Presiden & Wakil Presiden 2024 di Bandung.
Baca Juga: Kepala BNPT RI Lantik Karorenhukmas yang Baru
Indrayanto menjelaskan, Rakor tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan dan penguatan kordinasi penanggulangan terorisme agar terciptanya deteksi dan cegah dini ancaman terorisme.
“Antisipasi dengan peningkatan dan penguatan koordinasi perlu dilakukan sehingga terciptanya deteksi dini dan cegah dini dari ancaman terorisme,” ujarnya dikutip pada laman resmi BNPT RI, Sabtu (29/6/2024).
Ia menambahkan, koordinasi pencegahan terorisme harus menjadi prioritas dalam meredam gejolak dan menjaga kondusifitas masyarakat di tengah akan dilaksanakannya Pilkada dan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Pentingnya sinergitas dan koordinasi bersama dalam menghadapi ancaman terorisme juga diamini oleh Akademisi Universitas Indonesia, Muhammad Syauqillah.
Menurutnya, upaya mencegah ancaman terorisme selain kontra narasi, take down konten intoleran, radikal, terorisme, mewaspadai pendanaan terorisme, adalah dengan sinergitas antar lembaga maupun kementerian.
4 komentar