JAKARTA – Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Kedeputian IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mendorong ditingkatkannya sinergitas di antara kementerian dan lembaga (K/L) dalam penanggulangan terorisme.
“Hasil rapat ini bisa menjadi bahan masukan untuk Menko Polhukam dalam memberikan rekomendasi kepada kementerian lembaga terkait, khususnya dalam program sinergisitas, harapannya penanggulangan terorisme akan efektif dan berkelanjutan,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan, Marsekal Pertama TNI Bayu Hendra Permana, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Terorisme yang digelar di Jakarta, dikutip laman polkam.go.id, Sabtu (20/7/2024).
Selama ini, sinergitas antara kementerian dan lembaga dalam penanggulangan terorisme sudah menjadi program yang diawaki dan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI.
Baca Juga: BNPT RI Bakal Bentuk Ketahanan Nasional Level Terkecil
Meski demikian, terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang terjadi. Selama 2023, terdapat 838 kegiatan di berbagai kementerian-lembaga terkait penanggulangan terorisme, yang menunjukkan implementasi sinergitas penanggulangan isu ini. Pada 2024, juga direncanakan terdapat 798 kegiatan yang akan digelar.
“Tantangan berkelanjutannya, ada beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas dalam program kementerian-lembaga terkait, dan hal ini perlu effort khusus,” kata Bayu.
Baca Lagi: Momentum 14 Tahun BNPT RI, Gelorakan Anti Kekerasan Menuju Indonesia Emas 2045
Salah satu hal penting yang mesti dilakukan terkait sinergitas penanggulangan terorisme, lanjut Bayu, adalah perlunya kolaborasi antara BNPT dengan BRIN. Dalam hal ini, BRIN akan berperan menyusun riset.
“Dibutuhkan MoU antara BNPT dengan kementerian-lembaga yang mempunyai data relevan terkait penanggulangan terorisme, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama. Peningkatan kolaborasi perlu didukung,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Bayu Hendra juga memperingatkan bahwa dalam perkembangan jaringan terorisme, terdapat pengaruh organisasi internasional.