JAKARTA – Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus meningkatkan profesional, intensifkan pendampingan, pengawasan terhadap sistem pengelolaan keuangan, laksanakan evaluasi, dan pembahasan lebih mendalam.
Demikian amanat Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang dibacakan Kasum TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto saat membuka Rapat Koordinasi dan Pengawasan TNI-Kemhan tahun di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/12/2019).
“Optimalkan pengawasan atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, guna membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya,” ujar Hadi.
Sebagai auditor, Hadi berharap, seluruh Komunitas Pengawasan di lingkungan TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) meningkatkan profesionalismenya dan membangun sinergitas, sehingga tugas pokok dapat tercapai dengan optimal.
Pada tahun 2019, kata Hadi, opini Laporan Keuangan Kemhan dan TNI telah mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana tiga tahun sebelumnya berada pada penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Capaian tersebut sejalan Visi Kabinet Indonesia Maju, dimana menekankan pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat,” katanya.
Menurut Hadi, Inspektorat Jenderal memiliki tanggung jawab yang strategis, untuk berperan dalam melaksanakan fungsi penguatan pengawasan terhadap reformasi birokrasi, mendorong terbentuknya Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan mencegah terjadinya fraud melalui pembuatan peta risiko Satker.
“Bila diselaraskan dengan perintah Presiden (Jokowi), maka Inspektorat tidak sekadar menemukan adanya kesalahan saat evaluasi, namun lebih penting lagi, memberikan pencerahan dan bersama-sama mencegah hal itu terjadi,” kata dia.
Ia mengatakan, dari hasil audit kinerja yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal TNI, ada beberapa review yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, begitu juga mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kemhan dan TNI.
“Terkait penyerapan anggaran dan pelaksanaan program Unit Organisasi (UO) Mabes TNI dan UO Angkatan, saya minta sisa waktu yang ada digunakan dengan baik sesuai ketentuan,” katanya.