JAKARTA – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan peran United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam menanggulangi isu pengungsi Palestina.
Hal ini disampaikan Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, pada Sidang Komisi Politik Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) di Baghdad, Irak, dikutip pada situs Antara, Minggu (12/1/2025).
Mardani menggarisbawahi bahwa terdapat empat isu mendasar yang harus menjadi fokus dalam pembahasan mengenai Palestina. Keempat isu tersebut meliputi batas wilayah, hak untuk kembali bagi rakyat Palestina, status pengungsi Palestina, dan akses terhadap sumber daya air bersih.
“Tanpa keempat hal ini, pengakuan terhadap negara Palestina merdeka akan terhambat,” ujarnya, menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat Palestina.
Baca Juga: Selamat Tinggal Shin Tae-yong, Selamat Datang Patrick Kluivert: Babak Baru Sepak Bola Indonesia
Salah satu aspek krusial yang ditekankan Mardani adalah peran UNRWA dalam menangani dua dari empat isu tersebut, terutama berkaitan dengan pengungsi dan hak untuk kembali.
“UNRWA tidak boleh sampai ‘lumpuh’,” tambahnya, menegaskan urgensi keberadaan badan ini dalam memberikan dukungan bagi jutaan pengungsi Palestina.
Sejak didirikan pada 1949, UNRWA telah menjadi garda terdepan dalam melindungi dan membantu pengungsi Palestina yang tersebar di beberapa negara di Timur Tengah.
Namun, tantangan yang dihadapi UNRWA semakin kompleks akibat rencana Amerika Serikat untuk menghentikan kontribusinya. Tuduhan dari Israel yang menyebut UNRWA sebagai tempat perlindungan teroris menambah beban pada institusi ini.
Dalam konteks tersebut, Mardani menyerukan agar parlemen dari negara-negara anggota APA mendorong pemerintah mereka untuk menolak upaya unilateral yang berpotensi melemahkan dukungan finansial dan operasional UNRWA.
“Kami perlu bersatu untuk memperkuat kembali sistem multilateral yang sedang terancam,” kata dia.
Seruan BKSAP ini diharapkan dapat mendorong terjadinya solidaritas dan kolaborasi yang lebih nyata di kalangan negara-negara anggota.
Mardani juga mencatat pentingnya dukungan diplomasi parlemen dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina dan mendorong penegakan prinsip-prinsip hukum internasional.
Melalui tindakan kolektif dan solidaritas, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI berupaya menyalakan harapan bagi rakyat Palestina yang menginginkan keadilan dan pengakuan.
Dukungan nyata dari komunitas internasional dan negara-negara lain di dunia menjadi langkah penting dalam memulihkan martabat dan hak-hak mereka sebagai pengungsi.
2 komentar