JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkontribusi signifikan dalam pemulangan 84 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terduga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang selama ini terjebak dalam praktik penipuan online (online scamming) di Myanmar.
Proses pemulangan ini terlaksana melalui Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand, dalam upaya yang melibatkan berbagai pihak termasuk pihak militer Thailand dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Dalam rilis Pusat Penerangan (Puspen) TNI di Jakarta, Selasa (4/3/2025), Atase Pertahanan (Athan) RI di Bangkok, Kolonel Cke Faisal R. Hutagalung, menjelaskan pentingnya kolaborasi dalam pemulangan ini.
Tim pemulangan bekerja aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak militer Thailand yang bertugas di Maesot, perbatasan Myanmar.
“Kami melakukan pendampingan pemulangan para WNI dari Myawaddy, Myanmar, hingga tiba di Jakarta,” ujarnya.
Baca Juga: Dua Narapidana Teroris Bebas dari Lapas Nusakambangan
Proses ini tidak hanya melibatkan TNI, tetapi juga Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar RI di Yangon dan Bangkok. Sinergi antarlembaga ini memastikan bahwa pemulangan WNI dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
Dari total 84 WNI yang dipulangkan, terdiri dari 69 pria dan 15 wanita. Mereka sebelumnya telah melewati berbagai tantangan selama bekerja di sektor online scamming di Myanmar, yang mengekspoitasi kerentanan individu untuk tujuan ilegal.
Kegiatan ini telah meresahkan banyak orang dan membuat banyak korban, oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk melindungi warganya.
“Keberhasilan pemulangan WNI ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya yang membutuhkan. TNI akan selalu bersinergi dengan berbagai pihak terkait untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Kolonel Faisal.
Pemulangan WNI yang terjebak dalam skenario TPPO adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan jaminan keselamatan bagi warganya, terutama di luar negeri.
Dalam konteks ini, TNI berperan sebagai penggerak yang mengoordinasikan langkah-langkah strategis untuk melindungi warganya.
Tindakan pemulangan seperti ini juga mencerminkan betapa pentingnya kesadaran publik akan bahaya TPPO dan pentingnya kolaborasi internasional dalam mengatasi masalah ini.
Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan semakin banyak WNI yang bisa mendapatkan perlindungan dan meminimalisasi risiko penipuan di negara lain.
