JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana melakukan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dengan menggunakan utang luar negeri. Namun mengklaim tak bakal membebani keuangan negara.
“Memang ada, tapi dipastikan tidak akan membebani keuangan negara, sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi budget pertahun,” ujar Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Mayjen TNI Rodon Pedrason, di Jakarta, Sabtu (29/5/2021).
Pihaknya juga memastikan utang tersebut rencananya dari negara yang bisa memberikan pinjaman dengan tenor di atas 20 tahun serta bunga terkecil.
“Negara-negara yang memberikan pinjaman dengan tenor sampai dengan 28 tahun dan bunga yang kurang dari 1 persen,” kata dia.
Terkait besaran utang yang akan diajukan negara untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI, seharusnya menjadi rahasia negara.
Menurut dia, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) Kemenhan masih tahap pembahasan. Karenanya meminta masyarakat menunggu hingga draf Perpres tersebut diterbitkan.
“(Perpres) memang saat ini masih dalam pembahasan. Semestinya besarnya jumlah pinjaman, merupakan rahasia negara, karena menyangkut tentang posture pertahanan kita,” katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan modernisasi alutsista, lanjut dia, diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Sebab digunakan untuk kepentingan menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.
“Bicara soal pertahanan itu berarti bicara teknologi, bicara soal hal yang mahal, tapi dapat dipakai untuk jaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dalam jangka lama,” ujar dia.
Sekadar diketahui, dalam Rancangan Peraturan Presiden terkait Alpalhankam tahun 2020-2024 anggaran yang dibutuhkan ditaksir sekitar US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun.