JAKARTA – Radikalisme tak hanya menyasar kalangan milenial. Bahkan para pejabat negara pun turut terpapar paham negatif tersebut. Dari data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mencatat sebanyak 17 calon pejabat eselon I diduga terpapar radikal terorisme.
Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, mengatakan selain paham radikal, ada calon eselon I mencurahkan isi hatinya saat sempat kebingungan ketika akan merekrut pejabat eselon I di lembaga negara. Kegalauan itu, setelah mengetahui fakta adanya keberadaan pejabat di lingkungan pemerintahan yang diduga terpapar pemikiran radikal.
“Saya enggak sebut nama ya, tapi ada 17 calon eselon I nggak ada yang lolos. Kalau nggak masalah gratifikasi, pikirannya sudah menyangkut radikalisme, terorisme,” ujarnya di Jakarta, Rabu (4/3/2020).
Tjahjo menambahkan, selain perkara gratifikasi, radikalisme dan terorisme, narkoba juga masih jadi persoalan pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Setidaknya hampir setiap bulan pihaknya harus rapat dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna mendiskusikan nasib ASN yang punya kasus lain.
Disamping itu, perkara kompetensi pendidikan juga menjadi masalah baru. Ia mendapati setidaknya 3 persen ASN di kementerian/lembaga hanya lulusan SD. Hal tersebut diketahui setelah menyisir data para ASN untuk dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang baru.
“PNS/ASN di kementerian/lembaga itu masih ada tiga persen yang lulusan SD. Apakah ini akan dibawa semua yang lulusan SD ke IKN. Dilihat (dulu) kompetensinya. Lulusan SD itu paham kah dia IT? Kalau tidak mungkin dia sebagai tenaga apa?,” katanya.
Oleh karena itu, ia menyarankan nantinya di IKN dibentuk fasilitas keamanan setingkat Kodam dan Polda. Selain menjaga keamanan area pemerintahan, juga menyelesaikan perkara jabatan aparat berwajib. Sehingga menjadi salah satu solusi atas pengisian jabatan yang dapat diisi oleh para perwira tinggi.