JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta telah melakukan langkah signifikan dengan memanggil Grace Natalie, Komisaris BUMN sekaligus Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), terkait dugaan pelanggaran selama kampanye Pilkada Jakarta 2024.
Pemanggilan ini dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan mencakup beberapa nama penting lainnya, termasuk Politikus PSI, Cheryl Tanzil dan Menteri Perumahan Rakyat dari Partai Gerindra, Maruarar Sirait.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI, Benny Sabdo, mengungkapkan pemanggilan ini merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya ketiga politisi tersebut tidak hadir.
“Hari ini Gakkumdu memanggil Ibu Grace, Ibu Cheryl, dan Pak Maruarar Sirait. Kami berharap kehadiran mereka untuk memberikan keterangan yang diperlukan,” ujarnya dikutip pada situs Liputan6, Sabtu (7/12/2024).
Baca Juga: Menjaga Stabilitas Pasca Pilkada 2024: Pentingnya Rekonsiliasi dan Etika Politik
Ketiga politikus tersebut teridentifikasi sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO).
Pemanggilan ini berkaitan dengan dugaan pelibatan mereka dalam kampanye yang melibatkan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
Benny menegaskan, pemanggilan ini adalah bagian dari proses pengusutan yang didasarkan pada laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran.
“Bawaslu DKI mengapresiasi masyarakat Jakarta yang telah melapor terkait dugaan pelanggaran ini. Semua laporan yang masuk akan kami tindaklanjuti sesuai dengan hukum acara yang berlaku,” jelasnya.
Dalam konteks pelanggaran pemilu, penting untuk memahami bahwa Bawaslu memiliki wewenang untuk menindaklanjuti laporan masyarakat guna menjaga integritas proses demokrasi.
Baca Lagi: Memperkuat Kerja Sama Indonesia-Tiongkok dalam Penanggulangan Terorisme
Langkah ini juga menunjukkan betapa seriusnya Bawaslu dalam menegakkan aturan dan memastikan bahwa kampanye dilaksanakan secara fair dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan.
Dugaan pelanggaran yang melibatkan politisi besar ini tentunya menjadi sorotan publik, apalagi menjelang Pilkada yang semakin dekat.
Bawaslu diharapkan dapat bersikap transparan dalam setiap proses yang berlangsung, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mematuhi peraturan yang ada.
Sebagai informasi, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga netralitas dan integritas pemilu.
Berbagai laporan pelanggaran, termasuk penggunaan SARA dalam kampanye, menjadi isu krusial yang harus ditangani dengan serius oleh semua pihak yang terlibat.
Dengan pemanggilan ini, masyarakat Jakarta diharapkan akan lebih memahami pentingnya peran aktif dalam mengawasi proses pemilu, serta berani melapor jika menemukan dugaan pelanggaran yang terjadi.