JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mengumumkan pembatalan program beasiswa Ministerial Scholarship. Keputusan ini dipicu oleh arahan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun.
Pembatalan ini menjadi sorotan, karena program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kemenkeu dengan memberikan kesempatan pendidikan pascasarjana di luar negeri.
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Andin Hadiyanto, mengonfirmasi bahwa beasiswa yang dibatalkan akan dilebur ke dalam program LPDP.
“Beasiswa internal Kemenkeu bagian dari manajemen talenta, sedang kita evaluasi lagi. Kami dorong supaya pegawai berprestasi dapat mendaftar di LPDP, JICA, atau beasiswa lainnya,” ujarnya di Jakarta, Kamis (14/2/2025). Ini menunjukkan komitmen untuk tetap mendukung pengembangan SDM meskipun ada pengurangan anggaran.
Baca Juga: Panduan Lengkap Qadha Puasa Ramadhan: Niat, Tata Cara, dan Waktu Pelaksanaan
Program Ministerial Scholarship sebenarnya dibuka sejak 10 Januari 2025, dengan harapan meningkatkan kompetensi pegawai Kemenkeu. Namun, hanya beberapa minggu setelah pembukaan pendaftaran, pengumuman pembatalan dikeluarkan melalui Surat Nomor PENG-14/PP.2/2025, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Wahyu Kusuma Romadhoni.
“Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan penawaran beasiswa Kementerian Keuangan 2025. Proses pendaftaran dihentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan,” kata Kemenkeu. Keputusan ini tentunya mengecewakan bagi banyak pegawai yang berharap untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Namun, ada harapan baru bagi mereka yang terdampak. Dengan pengalihan fokus ke LPDP, calon penerima beasiswa Kemenkeu diharapkan tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
LPDP dikenal sebagai program yang mendukung pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, dengan berbagai skema beasiswa yang beragam.
Langkah ini, meskipun dapat dipandang sebagai penghematan, bisa jadi memberikan peluang bagi pegawai Kemenkeu untuk bersaing lebih luas dalam mendapatkan beasiswa.
LPDP memiliki reputasi yang kuat dan diakui secara internasional, sehingga menjadi alternatif yang menarik bagi pegawai Kemenkeu yang ingin meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.
Ketika siswa dan profesional di seluruh dunia berjuang untuk memanfaatkan pendidikan terbaik, Indonesia juga berupaya untuk menyelaraskan anggaran dengan kebutuhan pengembangan SDM yang lebih luas.
Pengalihan ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang memberikan kesempatan berharga bagi talenta terbaik di Kemenkeu untuk berkembang.
