JAKARTA – Peran Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan TNI dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Agenda Pembangunan ke-7 adalah memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.
Demikian diungkapkan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, M. Herindra, pada audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas, di Jakarta.
Menurut Herindra, untuk mendukung hal tersebut, Kemhan/TNI telah melaksanakan beberapa kegiatan. Pertama, upaya penyiapan kekuatan komponen utama.
Kedua, pembangunan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) tahun 2015-2022 di Kalbar dan Kaltara dalam rangka meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan.
Baca Juga: Cegah Dini Pontensi Radikal Terorisme, BNPT RI Sosialisasikan Buku Saku
Ketiga, Kemhan/TNI telah melaksanakan diplomasi pertahanan dalam meningkatkan stabilitas keamanan regional dengan menyelenggarakan The 10th ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM Plus) di Jakarta.
Keempat, Kemhan/TNI telah mendorong penetapan 10 BUMN dan 224 BUMS sebagai Industri Pertahanan (Indhan) yang mendukung kerja sama Industri Pertahanan, dimana hal ini tercermin dalam pelaksanaan Indo Defence Expo dan Forum Tahun 2022.
Kemudian, peran Kemhan/TNI dalam mendukung RPJMN 2020-2024 adalah melaksanakan agenda pembangunan ke-4, ‘Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan’. Hal tersebut diimplementasikan melalui pembentukan Kader Bela Negara dan Penetapan Komcad.
“Adapun kader bela negara yang terbentuk saat ini adalah sebanyak 152.184 kader, sedangkan anggota Komcad yang ditetapkan adalah sebanyak 8.474 orang,” ujarnya.
Kegiatan Kemhan-TNI pada Pemulihan Ekonomi Nasional Selama Pandemi Covid-19
Selain itu, dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama pandemi Covid-19, Kemhan/TNI telah melakukan beberapa kegiatan. Pertama, pemanfaatan RS Kemhan dan TNI sebagai RS rujukan pasien Covid-19.
Kedua, pendistribusian APD secara masif menggunakan fasilitas angkut yang dimiliki TNI untuk menjangkau seluruh wilavah Indonesia. Ketiga, pembentukan relawan Komponen Pendukung, dan keempat keterlibatan dalam Program Kampung Tangguh.
Baca Lagi: Salam Lintas Agama, Upaya Merawat Kemajemukan Indonesia
Kemudian, dalam rangka penguatan reformasi birokrasi, Kemhan /TNI telah memedomani kebijakan reformasi birokrasi yang ditetapkan di level makro dan meso.
Berdasarkan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Kemhan meraih skor 75,42 dengan predikat SANGAT BAIK.