GARDANASIONAL, JAKARTA – Upaya penegakan hukum di wilayah Indonesia, secara efektif bakala menghadapi beberapa tantangan. Hal itu dikatakan Kepala Bakamla RI, Lakdya Bakamla A. Taufiq R saat bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, di Jakarta, Selasa (26/11/19).
Tantangan yang pertama, kata Taufiq, posisi dan konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedua, Indonesia yang terletak di persilangan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
Ketiga, kewajiban Indonesia terhadap hukum laut Internasional yang harus mengamankan. Keempat, masih adanya aktivitas illegal di perairan nusantara. Kelima, perbatasan maritim yang belum selesai.
“Keenam, ada sikap asertif di utara dan juga ada kepentingan negara besar di sana,” katanya.
Karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, pihaknya mendukung tugas pengamanan perairan Indonesia dengan pola operasi yang mengedepankan kesatuan usaha (Unity of Effort). “Azas ini sangat tepat untuk bersinergi dengan seluruh kekuatan maritim dalam mengatasi dan menangani persoalan gangguan keamanan dan penegakan hukum,” ujarnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo,
Sementara, Menteri Edhy, mengatakan sebagai kementerian yang membawahi Bakamla, pihaknya mendukung penuh dan siap membantu dalam setiap operasi pengamanan perairan Indonesia.