JAKARTA – Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, mengancam bakal mencopot para pejabat Polri dan TNI yang bertugas di daerah jika di wilayah tugasnya terjadi Karhutla.
“Hati-hati Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, hati-hati Kapolres-nya. Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima TNI, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandim-nya sudah dicopot belum?,” ujarnya pada kegiatan Upaya Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Jokowi menjelaskan, pencopotan jabatan TNI/Polri merupakan aturan main yang telah diterapkan dan disepakati sejak 2016 dan berlaku hingga saat ini.
“Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahu semuanya. Kalau copot gubernur, bupati, wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja,” ujar dia.
Menurut Jokowi, kebakaran hutan sudah terjadi selama puluhan tahun di tanah air. Bahkan dari informasi yang didapatkan, juta hektare lahan di Indonesia telah terbakar.
“Di dalam pengalaman saya, 2015 betul-betul sebuah kebakaran besar,” katanya.
Saat itu sekitar 2,5 juta hektare lahan di tanah air terbakar baik lahan gambut dan hutan. “Begitu 2016 kita berkumpul, baru 2017 turun ini terkecil menjadi 150.000 hektare yang terbakar dari sebelumnya 2,5 juta hektare. Sayangnya pada 2018 luasan lahan terbakar meningkat menjadi 590.000 hektare,” kata Jokowi.
“Ini ada apa? Sudah bagus-bagus 150 kok naik lagi. 2019 naik lagi jadi 1,5 juta ini apa lagi, apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan? Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia,” Jokowi melanjutkan.
Oleh sebab itu, ia meminta kepala daerah hingga personel TNI/Polri yang berada di tingkat desa, mengambil langkah cepat memadamkan api bila terjadi kebakaran hutan.
“Kita punya Babinsa, kita punya Babinkamtibmas. Gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, beri tahu mereka. Kalau ada api satu saja di desa, segera cari ember padamkan,” katanya.