JAKARTA – Menyangkut keselamatan terhadap banyak orang dalam bidang transportasi darat di Indonesia, tentunya sangat penting bagi pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memahami bahaya radikalisme dan tindakan aksi terorisme.
Hal ini agar kejadian terduga terorisme oknum pegawai PT KAI berinisial DE yang ditangkap oleh aparat Detasemen Khusus (Densus) 88/Anti Teror Polri tidak terulang kembali di tubuh PT KAI.
Demikian dikatakan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Irfan Idris saat menjadi narasumber pada acara “Townhall Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero)” di Kantor PT KAI Jakarta Railway Centre (JRC), Rabu (23/8/2023).
“Perlu diketahui bahwa PT Kereta Api ini menangani transportasi. Kalau mereka yang terpapar menyalahgunakan amanat itu, (keselamatan) manusia semua hancur. Karena (kereta api) ini mengangkut orang banyak, bukan sedikit, ini bukan delman. Tapi Kereta Api,” ujarnya.
Menurutnya, bangsa Indonesia saat ini juga perlu bersyukur karena di pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) sudah mengadakan kereta api cepat yang dapat menghemat waktu tempuh perjalanan.
Dirinya juga mengapresiasi aparat keamanan dari Densus 88/AT Polri yang dalam acara tersebut juga diundang untuk memaparkan mengenai perkembangan kasus terorisme yang menjerat pegawai PT KAI.
“Tidak perlu disampaikan siapa nama-nama pegawai itu. Jadi oknumnya, jangan disalahkan PT Kereta Apinya, karena dia sudah lama terpapar. Jadi DE ini belum menjadi pegawai KAI, saat dia masih sekolah menengah sudah bergerak (berhubungan dengan kelompok radikal),” kata Irfan.
Ia menambahkan, perlunya verifikasi berlapis dan berkesinambungan, systemnable dan harus dilanjutkan dalam proses seleksi maupun pembinaan terhadap pegawai PT KAI, agar kejadian tersebut tidak kembali terulang.
“Bersyukur Komisaris Utama PT Kereta Api adalah Kyai Said Aqil Siroj (mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama/PBNU) yang turut hadir disini sangat memahami tentang akar radikalisme,” katanya.
Ia berharap, PT KAI kedepannya bisa menyeleksi pegawainya lebih ketat lagi, bukan pada verifikasi masuknya saja, tetapi juga bagaimana pegawai setelah di dalam PT KAI itu sendiri.
“Seleksinya sudah benar. Tinggal bagaimana kita mengupdate instrumen itu dan secara berkala dilakukan. Jajaran direksi memantau, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ada penanaman nilai-nilai kebangsaan . Harus dilihat juga rekam jejak digitalnya. Karena ini sangat halus, tidak bisa memilih. Karena dari Profesor aja juga ada yang terpapar,” katanya mengakhiri.
Sementara Komisaris Utama PT KAI, Said Aqil Siradj, mengaku sangat kaget dengan ditangkapnya DE oleh aparat Densus 88/AT Polri dalam kasus terorisme ini.
“Saya orang yang sangat kaget. Di kalangan KAI ini ada yang menjadi terduga teroris. Dan saya yakin masih ada lagi, itu tidak sendirian,” ujarnya.
Untuk itu kedepannya dirinya meminta kepada seluruh perusahaan BUMN dan juga isntansi pemerintah lainnya untuk melakukan deteksi dini dan pengawasan internal terhadap para pegawainya, agar tidak terjerat dalam masalah radikalisme dan terorisme.
Pemberian materi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air juga harus terus dilakukan perusahaan -perusahaan BUMN dan instansi pemerintah lainnya kepada para pegawai sebagai upaya memperkuat imunitas dari paham-paham tersebut.
Begitu juga Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo, menjelaskan tujuan diadakannya Townhall meeting merupakan upaya pihaknya untuk mempertegas bahwa KAI dengan dukungan BNPT dan Densus 88 mempunyai standing yang jelas, bahwa tidak mentolerir tindakan radikalisme dan terorisme di tubuh KAI.
“Kami akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kerjasama dengan kepolisian bahwa semua apa yang tidak mematuhi akan kita tidak tegas,” ujar Didiek Hartantyo.
Dari penjelasan dari para narasumber yang telah memberikan paparannya dalam acara tersebut pihaknya akan terus membangun wawasan kebangsaan dan cinta tanah air pada seluruh pegawai di jajarannya.
“Dalam waktu dekat nanti kami bersama dengan BNPT dan juga Densus 88/AT Polri akan langsung melakukan sosialisasi ke seluruh Daop dan Divre dan seluruh jajaran kereta api dimanapun berada. Ini agar pencegahannya efektif, continue dan berkelanjutan,” kata dia.
Oleh karena itu, dengan adanya kejadian yang menimpa oknum pegawainya itu maka pihaknya akan senantiasa untuk terus melindungi karyawannya dari pengaruh penyebaran paham radikal terorisme seperti arahan dalam paparan yang disampaikan Komisaris Utama PT KAI, BNPT, Densus 88 dan juga dari Kementrian BUMN.
“Jelas sekali memahamkan ini bukan sesuatu yang gampang tetapi kita akan terus lakukan. Bagaimana kita membangun kebangsaan dan keagamaan yang toleran di Bumi Pertiwi ini dengan berlandaskan Pancasila dan loyalitas NKRI itu harga mati,” katanya.
Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI, Sandry Pasambuna, sebagai Ketua Panita Pelaksana Townhall meeting dalam sambutan laporannya mengatakan bahwa acara ini sebagai tindak lanjut untuk melindungi sebanyak 31.370 pekerja PT KAI dan anak perusahaan dari paham-paham radikalisme.
“Insiden yang menimpa salah satu pekerja kami, meskipun memprihatinkan, memberikan kita peluang untuk kembali merenungkan dan mengokohkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Wawasan kebangsaan merupakan pilar yang mengukuhkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Pilar yang terdiri atas implementasi nilai-nilai dasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Sandry.
Karena menurut Sandry, di tengah gejolak global, setiap orang harus mampu memperkuat ketahanan nasional yang meliputi seluruh aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Untuk itu momentum tersebut menjadi pengingat penting untuk lebih proaktif dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.
“Kami mengajak setiap individu di sini untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap segala tanda-tanda ekstremisme yang mungkin muncul di sekitar kita. Melalui edukasi dan komunikasi yang efektif, kita dapat mencegah penyebaran paham-paham yang memecah persatuan dan mengancam kedamaian,” ujarnya mengakhiri.