JAKARTA – Dari catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), rupanya Provinsi Sumatera Utara (Sumut) merupakan wilayah dengan korban terorisme terbesar di Tanah Air. Hal itu dikarenakan adanya peristiwa Bom Sibolga yang terjadi pada 12 Maret 2019 lalu, di kediaman Abu Hamzah yang merupakan terduga teroris.
“Jadi korban terorisme di Indonesia terbesar adalah di Sumut karena peristiwa di Sibolga itu,” ujar Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, di Mapolrestabes Medan, Rabu (17/3/2021).
Akibat ledakan itu, kata Edwin, ratusan rumah terdampak dan rusak. Sehingga menjadi catatan LPSK terkait korban dari tindak terorisme. Dimana yang menjadi kerugian terbesar adalah korban harta.
“Hal yang menarik dari peristiwa Sibolga bukan korban fisik. Tapi korban harta benda. Jadi ada 156 korban harta benda karena rumahnya yang tinggal di antara kediaman pelaku mengalami kerusakan,” kata dia.
Wakil ketua LPSK lainnya, Livia Istania DF Iskandar, mengatakan pihaknya telah membuka penilaian dan permohonan untuk ganti rugi bagi korban terorisme, yang berlangsung hingga Juni 2021 mendatang.
“Kami membuka permohonan sampai Juni 2021 untuk para korban yang perlu mendapatkan kompensasi dan belum terdata untuk kemudian mengajukan kepada LPSK,” katanya.
Dalam kesempatan itu, LPSK memberikan kompensasi berupa sejumlah uang terhadap tujuh korban bom bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Medan, pada 13 November 2019 silam. Kompensasi itu diberikan LPSK pada Rabu (17/3/2021) di Mapolrestabes Medan.
Adapun tujuh orang yang menerima kompensasi di antaranya Kompol Abdul Mutolip, Kompol Sarponi, Aiptu Deni Hamdani, Bripka Juli Chandra, AKBP Romadhoni Sutarjo, Ricard Purba yang berstatus pekerja harian lepas (PHL), dan Ihsan Mulyadi Siregar (warga sipil).
Diketahui, Bom Sibolga terjadi pada 12 Maret 2019 sekitar pukul 14.23 WIB, di kediaman Abu Hamzah yang merupakan terduga teroris. Bom meledak saat tim Densus 88 Antiteror menggeledah rumah Abu Hamzah. Saat itu diketahui istri Abu Hamzah meledakkan diri di rumahnya. Bom itu juga melukai warga dan polisi.