Hasto Kristiyanto Taat Hukum: Sikap Teguh di Tengah Kasus Korupsi

Nasional, Ragam621 Dilihat

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjadi sorotan publik pasca penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melangkah dengan kepala tegak dan senyum, Hasto menunjukkan kematangannya dalam menghadapi tantangan ini, mengklaim bahwa ia tetap taat pada hukum dan siap menerima resiko yang menyertainya.

“PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum,” ujarnya di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

Ia menyatakan keyakinannya bahwa sebagai partai yang berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi, seluruh kader harus mampu menghadapi berbagai risiko, termasuk yang berkaitan dengan hukum.

Hasto dihadapkan pada surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 yang dikeluarkan pada 23 Desember 2024. Dalam sprindik tersebut, Hasto dianggap terlibat dalam tindak pidana korupsi, bersama Harun Masiku, terkait pemberian hadiah untuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan. Kasus ini bermula dari dugaan kecurangan dalam penetapan calon anggota DPR RI terpilih untuk periode 2019-2024.

Tak hanya itu, Hasto juga dituduh melakukan perintangan dalam penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku. Situasi ini mencuatkan pertanyaan yang lebih besar tentang integritas penyelenggaraan pemilu dan transparansi dalam proses politik di Indonesia.

Baca Juga: Natal 2024: Momen Persatuan dan Kedamaian di Tengah Keberagaman Indonesia

Harun Masiku sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Januari 2020 namun hingga kini masih dalam pelarian dan terdaftar sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Keterlibatan Hasto dan Masiku menggugah diskusi tentang bagaimana sumber daya negara seharusnya digunakan dan mengonfrontasi praktik-praktik politik yang korup.

Hasto menjelaskan, dia dan seluruh kader partainya tidak akan mundur di tengah intimidasi, baik yang bersifat formal maupun informal.

“Kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk,” kata dia.

Pengalaman Hasto menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Meskipun capaian hukum yang dihadapi sangat serius, keyakinan Hasto untuk tetap berjuang demi cita-cita partainya bisa menjadi inspirasi bagi para kader dan pendukung PDI Perjuangan di seluruh Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *