JAKARTA – Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Wamen ATR/BPN, Raja Juli Antoni ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/6/2024).
“Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai Plt. Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN,” ujarnya.
Baca Juga: BNPT RI – UNODC Sepakat Melindungi Anak dari Terorisme
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat pengunduran diri Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe selaku Wakil Kepala Otorita IKN.
“Pada hari ini telah terbit Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau,” jelasnya.
Penunjukkan oleh Presiden Jokowi dalam status sebagai Plt ini, agar segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula.
“Bapak Presiden berharap, tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden, agar dalam status sebagai Plt ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, dengan visi semula ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga,” katanya.
Tugas Utama Menteri PUPR dan Wamen ATR/BPN di IKN
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam keterangan pers menjelaskan, fokus utama dalam menjalankan tugas sebagai Plt. Kepala OIKN adalah menyelesaikan permasalahan lahan dan investasi di IKN.
Ia menambahkan, perlunya penyelesaian terkait permasalahan lahan di IKN juga merupakan latar belakang penunjukan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Ketua OIKN.
Baca Lagi: Pancasila Menyatukan Segala Perbedaan Suku, Agama, Budaya, dan Bahasa
“Jadi, kami berdua akan segera memutuskan status tanah di OIKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU ya. Kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN,” ujarnya.
Di samping itu, ia dan Raja Juli Antoni juga diminta untuk menyiapkan pembentukan Pemdasus (pemerintah daerah khusus) Ibu Kota Nusantara. Regulasi terkait pembentukan Pemdasus IKN ini telah disiapkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
“OIKN tidak serta-merta menjadi pemdasus, karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin satgas atau task force bersama dengan Kemendagri,” katanya.