GARDANASIONAL, JAKARTA – Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah Jakarta, Syafiq Hasyim, menilai langkah pemerintah menjadikan Kementerian Agama sebagai ujung tombak melawan radikalisme adalah tindakan yang keliru.
“Saya pikir kurang tepat kalau fokusnya di Kementerian Agama,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (23/9/2019).
Menurutnya, perkembangan radikalisme justru sangat sedikit ditemukan di lembaga pendidikan yang berada di bawah Kemenag, seperti di pesantren atau perguruan tinggi Islam. Sebab paham negatif itu tak mudah menyebar di institusi yang memiliki pemahaman agama yang kuat. Malah lebih mudah menyebar di instansi yang tidak memiliki hubungan langsung dengan agama.
“Karena mereka tahu agama, jadi mereka tidak mudah dipengaruh,” katanya.
Kebijakan menjadikan Kemenag sebagai ujung tombak melawan terorisme, lanjut Syafiq, lahir dari pandangan yang sederhana, bahwa semua aksi teror berasal dari agama. Padahal, penyebab terorisme punya banyak faktor, seperti ekonomi.
“Ada semacam simplifikasi bahwa itu ditugaskan ke Kemenag saja,” ujar dia.
Sehingga terkesan, Kemenag ingin dijadikan ujung tombak. Sebagaimana pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang meminta aparatur sipil negara di lingkungan Kemenag menjadi garda terdepan mencegah paham radikal.
Karena itu, ia menyarankan agar fokus penanganan radikalisme dan terorisme diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait.