JAKARTA – Pencegahan penyebaran paham radikal terorisme adalah tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat termasuk di antaranya organisasi masyarakat. Ini adalah bagian dari kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi untuk mencegah narasi-narasi kekerasan mendominasi ruang publik, agar generasi muda bisa terhindar dari paham-paham tersebut.
Oleh karena itu, Ormas seperti Pemuda Pancasila diharapkan harus terus ikut untuk berperan serta membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme, sehingga tidak menyebar di masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Boy Rafli Amar pada acara Talkshow Sinergi BNPT dan Pemuda Pancasila di Jakarta, Jumat (3/7/2020).
“Pemuda Pancasila adalah aset bangsa yang terdiri dari para pemuda-pemudi Indonesia yang bisa menjadi partner pemerintah, dalam hal ini BNPT, guna kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme di masyarakat,” ujarnya.
Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, kelompok-kelompok radikal terorisme semakin lama telah meninggalkan metode face to face atau bertemu langsung untuk menyebarakan paham tersebut.
“Saat ini kelompok tersebut sudah memanfaatkan internet sebagai sarana untuk menyebarkan paham mereka kepada masyarakat luas,” kata dia.
Oleh karena itu menurutnya, seluruh komponen bangsa termasuk ormas Pemuda Pancasila dan ormas lainnya bersama-sama dengan pemerintah harus melakukan upaya bersama agar segala bentuk ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila tidak sampai mendominasi di ruang publik.
Sebab jika kelompok tersebut sampai mendominsi di ruang publik, dikhawatir anak-anak muda bakal memilih ketimbang ideologi Pancasila yang merupakan ideologi dan juga merupakan dasar negara. Oleh sebab itu, ia berharap agar Pemuda Pancasila sebagai organisasi masyarakat yang memiliki basis massa besar di seluruh wilayah Indonesia dapat membantu BNPT guna mengingatkan para generasi muda bahwa memang ada paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila.
“Kita berharap, Pemuda Pancasila bersama-sama mengingatkan generasi muda, ada paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, mengapresiasi Kepala BNPT yang telah mengundang Pemuda Pancasila dan melakukan talkshow bersama.
“Jadi dalam 40 tahun terakhir usia Pemuda Pancasila, baru kali ini kami diundang oleh pemerintah dan yang mengundang itu adalah BNPT,” ujarnya.
Menurutnya, terkait dengan terorisme sebetulnya bisa dilihat, jika ada suatu organisasi yang Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)-nya bertentangan dengan Pancasila, maka bisa saja disebut organisasi teroris dan sebagainya.
Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo, menjelaskan untuk mencegah generasi muda dari terpapar paham radikal terorisme tentunya diperlukan pendekatan khusus.
“Perlu pendekatan khusus jika ingin merangkul generasi milenial agar tidak terkena paham radikal terorisme, karena anak muda saat ini menggandrungi gadget dan media sosial. Maka perlu ditekankan melalui media yang sama bahwa Indonesia yang memiliki nilai-nilai filosofi Pancasila, Kebhinnekaan yang saling menghargai dan toleransi yang tinggi,” katanya.