JAKARTA – Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) menghadapi kritik tajam terkait ketidakmampuannya dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB.
Dikutip dari Antara, Selasa (29/10/2024), Salim Baddourah, Perwakilan Tetap Lebanon untuk PBB di Jenewa, mengungkapkan bahwa situasi ini memaksa Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan yang tepat.
Sejak diadopsinya Resolusi 1701 setelah Perang Israel-Lebanon 2006, keberadaan formasi paramiliter di selatan Sungai Litani seharusnya dilarang, kecuali angkatan bersenjata Lebanon atau pasukan PBB.
Namun, Hizbullah telah berhasil membangun kembali infrastrukturnya di wilayah tersebut, sementara Israel terus melakukan serangan udara dan laut, mengancam kedaulatan Lebanon.
Baca Juga: BNPT Ajak Lindungi Pemuda dari Ideologi Kekerasan di Peringatan Sumpah Pemuda ke-96
“Kami mengutuk serangan Israel terhadap UNIFIL dan tentaranya. UNIFIL telah gagal melaksanakan mandatnya karena Israel terus-menerus melanggar Resolusi 1701 dan kedaulatan Lebanon,” ujarnya.
Menurutnya, Dewan Keamanan harus bertindak bertanggung jawab dan mengakui ancaman yang ada. Lebanon juga berusaha memanfaatkan berbagai saluran untuk menyadarkan badan-badan PBB tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Israel.
“Kami ingin memastikan bahwa mereka mengutuk pelanggaran ini dan mematuhi hukum kemanusiaan internasional,” lanjutnya.
Pada 13 Oktober, insiden serius terjadi ketika dua tank Merkava Israel menghancurkan gerbang kompleks PBB, yang berakibat pada cedera bagi 15 penjaga perdamaian.
Baca Lagi: Dramatis! Bocah 4 Tahun Disandera di Pejaten, Polisi Berhasil Selamatkan
Sejak 1 Oktober, Israel telah melancarkan operasi militer di selatan Lebanon, di mana lebih dari 2.600 orang telah tewas, termasuk pemimpin Hizbullah, dan lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi.
Meskipun mengalami kerugian, Hizbullah tetap aktif melakukan perlawanan dengan meluncurkan roket ke wilayah Israel. Tujuan utama dari kampanye militer Israel adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan kembalinya 60.000 penduduk utara yang dievakuasi.
Baddourah menutup dengan pernyataan bahwa Resolusi 1701 harus dilaksanakan sepenuhnya dengan jaminan internasional, agar konflik dapat berakhir dan kedaulatan Lebanon dihormati.
Dengan situasi yang semakin memanas, penting bagi komunitas internasional untuk memperhatikan krisis ini dan mendukung upaya penyelesaian yang adil.