JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan yang membiayai terorisme di Indonesia dengan cara memesan produk sajadah.
Menurut Mahfud yang juga Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengetahui transaksi yang mencurigakan ini.
“Di PPATK ada banyak kasus seperti itu. Saya kebetulan ketua tim TPPU, jadi berapa banyak orang yang mencurigakan terorisme?mengirimkan uang ke suatu wilayah. Apa? Itu memesan produk sajadah di tempat tertentu,” ujarnya dalam pengarahan Gerakan Literasi Digital di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Mahfud mengatakan, bahwa jumlah uang itu miliaran. Meski begitu, ia tidak menjelaskan kelompok mana yang diduga mendapatkan dana miliaran untuk kegiatan terorisme, tetapi salah satu tujuan dari dana tersebut digunakan untuk membuat bom.
“Tapi enggak ada feedback-nya dari perusahaan yang dikirimnya itu. Lalu dilacak untuk rakit bom dan sebagainya,” katanya.
Mahfud menambahkan, fenomena siber terorisme adalah hasil dari perkembangan teknologi digital yang dikenal sebagai alat baru yang diberikan teroris untuk melancarkan serangan dan rekrut anggota baru.
“Untuk rencanakan serangan. Pengiriman uang juga untuk teroris melalui ini,” kata dia.
Ia juga meminta anggota TNI untuk mewaspadai ancaman lain yang disebabkan oleh kemajuan digital dan teknologi informasi, termasuk serangan siber melalui pencurian data dan sabotase sistem. Dia kemudian berbicara tentang kerusakan sistem di salah satu bank syariah karena serangan siber.
“Lalu kabarnya di rukiah, dan sistemnya rusak kok dirukiah, ya enggak bisa,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta mewaspadai propaganda melalui media sosial berupa kabar bohong (hoaks). Di era digital saat ini, fitnah dan hoaks makin merajalela.
“Di era digital penggunaan propaganda melalui medsos jadi ancaman terhadap kedaulatan negara dan bangsa. Ada fitnah-fitnah, ada hoaks yang luar biasa,” kata dia.