JAKARTA – Kementerian Koordinator (Kemenko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) terus melakukan koordinasi terhadap Kementerian dan Lembaga serta stakeholder terkait, mengenai aspek pertahanan dan pengamanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Disamping itu, rencana pergeseran dan penggelaran Paspampres, TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta kesiapan sarana prasarana perkantoran dan huniannya.
Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Laksamana Pertama TNI Totot Gumulyo, mengatakan di tengah pembangunan infrastruktur fisik Ibu Kota Nusantara yang saat ini tengah berjalan, aspek pertahanan negara menjadi salah satu aspek penting yang harus disiapkan dan dibangun secara komprehensif, holistik dan integral, mengingat Ibu Kota Negara menjadi center of gravity atau pusat kekuatan negara.
Baca Juga: Menko Polhukam: Jadikan Idul Adha Momentum Melatih Kepekaan dan Empati
“Bisa kita analogikan, Ibu Kota Negara adalah jantung negara dan mahkota negara yang sangat menentukan eksistensi sebuah negara, sehingga pertahanan yang tangguh dan handal untuk perlindungan dan keamanan ibu kota negara adalah harga mutlak,” ujarnya di Jakarta, dikutip pada situs Kemenko Polhukam, Minggu (23/6/2024).
Totot menambahkan, untuk mewujudkan itu semua perlu koordinasi, kolaborasi, dan sinergi, karena membangun pertahanan Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar yang sangat kompleks.
Dengan menitikberatkan pada tugas koorsidal Kemenko Polhukam sesuai Perpres Nomor 73 Tahun 2020, pihaknya, selaku Kementerian Koordinator di bidang pertahanan negara berperan strategis mengawal pembangunan pertahanan Ibu Kota Nusantara sebagai center of gravity negara, yakni korsidal penyiapan aspek pertahanan dalam rangka pengamanan Presiden berkantor di Ibu Kota Nusantara, dan korsidal pembangunan sistem pertahanan Ibu Kota Nusantara.
1 komentar