JAKARTA – Perlu ada reformasi prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) tentang alat utama sistem pertahanan (alutsista) di tubuh TNI.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menanggapi jatuhnya pesawat udara milik TNI AL pada hari Rabu (7/9) lalu di perairan Selat Madura.
“Jadi, perlu ada reformasi di dalam SOP tubuh TNI tentang penggunaan pesawat tempur, pesawat angkatan lautnya, ataupun kapal lautnya, kapal selam, ataupun tank-tanknya juga,” ujarnya.
Baca Lagi: Islah Bahrawi: Konflik dan Radikalisme, Dua Sisi Mata Uang yang Sulit Dipisahkan
Dave menyampaikan dukacita atas peristiwa jatuhnya pesawat latih TNI AL tersebut. Olehnya itu, berharap peristiwa serupa tidak terulang kembali, apalagi sebelumnya pesawat tempur milik TNI AU juga jatuh pada tanggal 18 Juli lalu.
“Ini yang harus menjadi korektif ke depan,” kata dia.
Pihaknya mendorong pemerintah untuk serius dalam perbaikan dan peremajaan Alutsista, sehingga perlu ada political will dan budgeting will dari Pemerintah.
“Sejauh ini Pak Andika (Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa) terus mendorong melakukan perbaikan. Akan tetapi, yang jadi kendala bilamana alat tempur tersebut sudah uzur, sudah tidak dalam kondisi prima, semestinya harus ada perbaikan,” katanya.
Menurut dia, peremajaan Alutsista penting dilakukan, guna menghadapi ancaman nyata potensi konflik di depan mata, di antaranya potensi konflik Laut Cina Selatan, potensi krisis pangan dan energi, hingga permasalahan pandemi yang belum juga selesai.
“Kalau kondisi TNI tidak dalam kondisi siaga dan peralatan tempur tidak dalam kondisi prima, sulit kita untuk menjaga kedaulatan dan kewibawaan kita,” ujar dia.
Karena itu, perlu menunggu lebih lanjut laporan resmi terkait dengan alasan sebenarnya pesawat TNI AL tersebut jatuh apakah karena kendala teknis atau karena faktor human error.
“Jadi, perlu ada peningkatan baik dari perawatan maupun SDM-nya,” kata Dave.
Pihaknya akan mendorong pula upaya perbaikan tersebut melalui Panitia Kerja (Panja) Alutsista yang dibentuk oleh Komisi I DPR RI.
“Terus juga Panja Perumahan Prajurit dan juga Panja Kesejahteraan Prajurit, itu semua kami dorong tujuannya untuk apa? Agar ada landasan atau bahan untuk terus memperbaiki kondisi kebutuhan akan TNI,” ujarnya.
1 komentar