JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto, bakal melakukan tindakan tegas jika mendapatkan praktik korupsi, manipulasi, hingga penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.
“Tidak boleh ada lagi manipulasi permainan suku cadang, tidak boleh ada lagi mark up-mark up. Kalau ada di zaman saya Menteri Pertahanan, saya akan mengejar sampai di mana,” ujarnya di Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Menurut Prabowo, praktik korupsi dalam pengadaan alutsista TNI akan sangat merugikan, karena Indonesia memerlukan pertahanan yang kuat.
“Saudara-saudara sekalian, mungkin yang saya sampaikan ini kurang enak bagi pihak-pihak tertentu, tapi kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi dan manipulasi di kalangan komunitas pertahanan dan kalangan TNI,” kata dia.
Korupsi dalam pengadaan alutsista, lanjut Prabowo, sama saja mencuri uang rakyat. Karenanya ia memohon kepada semua kalangan pertahanan untuk menghilangkan praktik tersebut.
“Tidak boleh lagi praktik-praktik mark-up gila-gilaan, mark-up adalah mencuri uang rakyat. Saya mohon semua kalangan, apalagi dengan tidak mengutamakan pemeliharaan alutsista, itu menurut saya pengkhianatan besar terhadap negara, bangsa, rakyat, dan anak buah,” katanya.
Olehnya itu, industri pertahanan dalam negeri mempunyai tugas yang vital dan suci bagi kepentingan bangsa dan negara. Karenanya, memperingatkan akan menindak direksi badan usaha milik negara (BUMN) industri pertahanan apabila melakukan korupsi hingga mark-up alutsista.
Ia menegaskan, pernyataan yang disampaikannya merupakan sebuah peringatan bahwa Indonesia memerlukan pertahanan negara yang kuat.
“Kalau ada yang direksi BUMN industri pertahanan yang masih melakukan tindakan tidak benar, saya kira saudara-saudara akan kita kejar sampai di mana,” kata Prabowo.
“Ini peringatan dari saya, tapi ini harapan saya, ingat negara kita butuh pertahanan kuat untuk menjaga kedaulatan bangsa kita,” tambahnya.