GARDANASIONAL, JAKARTA – Untuk pertama kalinya full mockup jet tempur masa depan KFX (Korean Fighter eXperimental) ditampilkan di depan publik pada Seoul ADEX (Seoul International Aerospace and Defense Exhibition) 2019. Meski berhasil membetot perhatian khalayak, namun tiadanya identitas “Indonesia” di mockup itu turut mengundang pertanyaan dari netizen di Tanah Air.
Meski tidak ada identitas Bendera Indonesia atau logo PT Dirgantara Indonesia pada mockup tersebut, namun pejabat industri di Korea Selatan memastikan bahwa hubungan kerjasama yang telah terjalin antara Korea Aerospace Industries (KAI) dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tetap berjalan dengan kuat. Dikutip dari Janes.com (15/10/2019), hal tersebut diutarakan oleh pejabat indsutri Korea Selatan saat mengunjungi ADEX 2019.
Ditambahkan, ada lebih dari 100 injiner dari PT DI yang kini terlibat aktif dalam proyek KFX. Pernyataan tersebut muncul ditengah proses renegosiasi sisa pembayaran proyek KFX/IFX (Indonesian Fighter eXperimental) yang belum berhasil dituntaskan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan.
Pihak KAI menyebut, saat ini ada 114 injiner dari Indonesia yang bekerja dalam proyek KFX. “Mereka utamanya bekerja desain pesawat, selain juga pada proses pembuatan. PT DI menyebut bahwa keterlibatan para insinyurnya dalam program KFX dimaksudkan untuk mendukung pengembangan jangka panjang perusahaan dan kemampuan untuk menerapkan keterampilan yang diperoleh di berbagai platform.
Lepas dari itu, pejabat industri Korea Selatan tidak akan berkomentar langsung pada pembicaraan yang kini tingkat berlangsung di level pemerintah. Setelah Indonesia menyatakan kekurangan dana, pembicaraan atas renegosiasi sisa pembayaran proyek KFX/IFX telah dimulai pada Oktober 2018. Masih dari sumber yang sama, renegosiasi awalnya diharapkan bakal selesai dalam waktu 12 bulan, tetapi nyatanya sampai saat ini belum berhasil diselesaikan.
Berdasarkan perjanjian awal di tahun 2015, Indonesia berkomitmen untuk membayar 20 persen dari total biaya pengembangan, yang diperkirakan mencapai total US$8 miliar (8,8 triliun won). Pemerintah Korea Selatan akan membayar 60 persen dari biaya program pembangunan, dengan kontraktor utama KAI akan menanggung 20 persen sisanya, dan 20 persen terakhir oleh pihak Indonesia.