Reorganisasi Kementerian Prabowo: 48 Kementerian Baru dan Dampaknya pada ASN

Nasional947 Dilihat

JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto mengalami reorganisasi besar-besaran dengan pembentukan 48 kementerian, yang bertambah 14 kementerian dibandingkan kabinet sebelumnya di bawah Presiden Jokowi. Langkah ini berimplikasi pada pengalihan sejumlah besar aparatur sipil negara (ASN).

Haryomo Dwi Putranto, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), mengungkapkan sekitar 229.901 ASN akan dialihkan ke kementerian-kementerian baru yang dibentuk dalam kabinet yang dinamakan “Kabinet Merah Putih.”

Baca Juga: Kisah Kontroversial Tom Lembong: Dari Mantan Menteri Perdagangan Jadi Tersangka Korupsi Impor Gula

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Haryomo merinci jumlah ASN yang dialihkan ke masing-masing kementerian, antara lain:

  • Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi: 2.072 ASN
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 64.879 ASN
  • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: 453 ASN
  • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: 710 ASN
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 19.545 ASN
  • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: 2.256 ASN
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 22.202 ASN
  • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: 117.784 ASN

Reaksi ASN terhadap Perubahan

ASN dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang kini dipisah kembali, menyambut positif perubahan ini. Seorang ASN yang enggan disebutkan namanya, Rio, menjelaskan bahwa penggabungan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) ke Kementerian Pariwisata sebelumnya mengakibatkan kurangnya fokus.

Dengan pemisahan ini, dia berharap masing-masing kementerian dapat lebih berfokus pada bidangnya masing-masing.

“Dengan kementerian yang terpisah, setiap bidang bisa lebih fokus, yang jelas akan ada struktur organisasi yang lebih optimal,” kata Rio di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Fahmi, ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga siap menghadapi pengalihan ini. Ia mengungkapkan, “Siap enggak siap, kami harus siap, termasuk jika perlu pindah ke Ibu Kota Negara (IKN).” Pernyataan ini mencerminkan sikap adaptif ASN terhadap perubahan yang terjadi.

Reorganisasi kementerian di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menandai langkah signifikan dalam struktur pemerintahan Indonesia.

Dengan penambahan kementerian dan pengalihan ASN yang melibatkan ratusan ribu pegawai, diperkirakan akan ada dampak besar terhadap operasional pemerintah dan strategi masing-masing kementerian.

Keberhasilan penerapan kebijakan ini sangat tergantung pada adaptasi dan kesiapan ASN yang terlibat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar