BOGOR – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, prajurit TNI tidak boleh terjun ke dunia politik selagi masih aktif.
Pernyataan ini disampaikan saat SBY memimpin pertemuan dengan 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2/2025).
SBY membuka diskusi dengan mengenang perjalanan politiknya, terutama saat berada di luar pemerintahan pada pertengahan tahun 2001.
“Ketika saya dibebaskan dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan, saya menerima itu dengan lapang dada,” ujarnya.
Momen tersebut, menurut SBY, memicu gagasan untuk mendirikan Partai Demokrat sebagai sarana perjuangan dalam demokrasi.
Baca Juga: Benarkah Danantara dapat Meningkatkan Investasi?
Dalam konteks pembicaraan itu, SBY menyoroti prinsip dasar yang mengatur hubungan antara militer dan politik, terutama pasca-reformasi.
Ia mengingatkan kembali bahwa, pada era perubahan, ada pemahaman yang jelas bahwa TNI aktif tabu untuk masuk ke dunia politik praktis.
“Ketika saya masih aktif di militer, kami menegakkan doktrin di mana jenderal aktif harus pensiun jika ingin berpolitik,” kata SBY.
Ia juga mencatat, langkahnya dalam mengatur partai politik didasari oleh pengalaman dan kehendak untuk berkontribusi lebih dalam tatanan demokrasi.
“Kalau mau berpolitik, silakan pensiun,” ujar SBY, memberikan kejelasan mengenai sikapnya terhadap mantan prajurit TNI yang ingin memasuki pemerintahan atau dunia politik.
SBY kemudian merujuk pada putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, yang juga merupakan mantan prajurit.
Menurut SBY, keputusan AHY untuk mundur dari dunia militer pada tahun 2016 adalah contoh nyata dari prinsip yang dipegangnya.
“Itu adalah tanda keseriusan dalam pengabdian,” katanya.
Kebijakan ini bukan hanya berangkat dari pengalaman pribadi SBY, tapi juga mencerminkan sebuah keinginan untuk menjaga stabilitas politik dan integritas dunia militer.
Hal ini menjadi sangat relevan di Indonesia, di mana hubungan antara institusi militer dan politik sering kali menjadi sorotan, terutama dalam konteks pemilihan umum dekat.
Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, hubungan sipil-militer merupakan isu sensitif yang perlu dikelola dengan hati-hati.
Keputusan SBY untuk bersikap tegas terhadap prajurit aktif yang ingin berpolitik dapat dilihat sebagai upaya untuk menjauhkan potensi konflik kepentingan dan menjaga citra militer yang netral.
Pernyataan tersebut juga sejalan dengan prinsip politik demokrasi yang mendorong partisipasi semua individu tanpa adanya tumpang tindih antara jabatan militer dan posisi politik.
SBY berharap, untuk mendorong generasi pemimpin masa depan yang benar-benar berdedikasi untuk melayani masyarakat, bukan didasarkan pada latar belakang militer semata.
Dalam konteks ini, SBY menutup pembicaraannya dengan pesan akan pentingnya mempertahankan integritas TNI sebagai lembaga yang harus independen dari pengaruh politik.
“Prajurit yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan harus siap mengorbankan status militernya untuk ikut berpartisipasi secara penuh,” tutupnya.
