SEMARANG – Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, mengatakan TNI-Polri merupakan dua institusi besar dengan ratusan ribu personel, garis komando tegak lurus, memiliki senjata, dan jaringan yang begitu luas, mulai dari pusat sampai ke daerah bahkan sampai ke desa-desa. Karena itu, bila disinergikan bakal menjadi kekuatan untuk mendukung kepentingan nasional.
“Adanya sinergitas TNI-Polri akan berdampak pada jaminan stabilitas keamanan dan pembangunan, yang dapat berjalan dengan aman dan lancar,” ujarnya saat didampingi Kapolri, Jenderal Pol Idham Azis, di Auditorium Akpol Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/12/2019).
Ia menambahkan, sinergitas TNI-Polri juga bisa berdampak pada masyarakat. Salah satu bukti sinergitas tersebut, lanjut Hadi, adalah pengamanan Pilkada Serentak, Asian Games, penanggulangan bencana alam, dan pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 hingga pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
“Semuanya bisa berjalan aman, lancar, dan terkendali. Oleh sebab itu, sinergitas TNI-Polri dari masa ke masa harus dikedepankan,” katanya.
Tahun 2019, kata Hadi, masih ada tugas yang harus dilaksanakan sampai akhir tahun, yaitu mengamankan perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Untuk itu, harus mampu memberikan jaminan stabilitas keamanan, agar dua event tersebut bisa berjalan dengan aman dan lancar.
Untuk mewujudkan stabilitas keamanan, kerja sama juga dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat melalui pemberdayaan komponen masyarakat yang ada.
“Keterlibatan masyarakat dalam mengamankan dua kegiatan ini bukan berarti mereka bertindak sebagai aparat keamanan, melainkan sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing,” kata dia.
Ia mengingatkan, tidak boleh ada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan sweeping, karena sejak awal pihaknya sudah memberikan pemahaman.
“Kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok-kelompok masyarakat tersebut, untuk membantu mengamankan perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020,” ujar dia.
“Partisipasi tersebut harus tetap didampingi oleh TNI dan Polri agar tidak timbul kesalahpahaman. Kita tidak ingin timbul sweeping yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, karena sweeping adalah wewenang dari institusi Pemerintah. Selain itu sebagai aparat yang terlatih, TNI dan Polri tentu saja memiliki kemampuan dan terlatih dalam menghadapi berbagai situasi,” Hadi menambahkan.