JAKARTA – Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Muhammad Tito Karnavian, menyarankan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI membuat program pencegahan yang lebih sistematis berbasis keilmuan.
Dikutip dari Tempo, Rabu (6/3/2024), Tito menilai perlu adanya program yang disesuaikan dengan tingkatan terpapar seseorang dengan terorisme.
“Pertama saya lihat, program untuk para rekruter, mereka yang sudah terekspos paham takfiri dan salafi jihadi (ideologi yang mengarah kepada terorisme), maka dibuat program deradikalisasi, yaitu mereka yang sudah radikal dinetralisir kembali menjadi moderat,” ujarnya pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BNPT RI 2024 di Jakarta belum lama ini.
Untuk kelompok yang rentan terpapar terorisme, yakni perempuan, remaja, dan anak-anak, perlu program kontraradikalisasi.
“Tujuannya apa? Untuk membuat mereka kebal, supaya mereka divaksin, supaya mereka tidak terkena paham radikal itu dan menolak bahkan aktif menolak paham radikal itu,” katanya.
Ia menambahkan, soal program netralisir ideologi terorisme dengan cara menyebarkan ideologi tandingan seperti ideologi Islam Nusantara, Pancasila, kebhinekaan, dan pluralisme.
“Ini bisa juga mengajak para akademisi yang paham, yang mengerti tentang keilmuan mereka. Bisa juga yang paling efektif adalah mengundang internal karena mereka memiliki budaya percaya orang dalam,” jelas Tito.
Selain itu, dia menyarankan program netralisir saluran penyebaran terorisme, terutama di internet. Dia mengambil contoh pengerahan anak-anak muda di Arab Saudi yang mahir teknologi informasi dan paham media sosial untuk melakukan patroli internet.
“Yang terakhir adalah program untuk mengatasi konteks. Kalau daerah itu memang masalahnya masalah ekonomi; kembangkan ekonomi, cari pekerjaan. Kalau itu masalahnya dendam seperti di Poso, harus banyak program rekonsiliasi,” katanya.