NEW DELHI – Masyarakat India terus melakukan aksi protes terhadap undang-undang kewarganegaraan ‘anti-Muslim’ yang baru. Bahkan sejak aksi tersebut dilakukan, tercatat 15 orang tewas.
Polisi di negara bagian Uttar Pradesh di India utara mengkonfirmasi enam orang tewas pada hari Jumat, hari paling berdarah sejak demonstrasi meletus sembilan hari yang lalu. Karenanya umat Islam di India turun ke jalan setelah salat Jumat dan bersumpah untuk berdemonstrasi sampai Perdana Menteri, Narendra Modi membatalkan Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan yang kontroversial tersebut.
“Kami akan berjuang sampai hukum ini dibatalkan. Kami tidak akan mundur, ”kata demonstran, Shamim Qureishi seperti ditulis www.telegraph.co.uk, Sabtu (21/12/2019).
Dalam amandemen undang-undang tahun 1955 itu, memberikan kemudahan kepada masyarakat yang akan imigran ke India dan hanya berlaku bagi agama tertentu, seperti Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsis, dan Kristen – dari Bangladesh, Afghanistan dan Pakistan. Namuntidak berlaku bagi warga Muslim.
Partai Bharatiya Janata (BJP) seperti dirilis Aljazeera menyebut, undang-undang itu melindungi orang yang melarikan diri dari penganiayaan agama, tetapi para penentang mengkritiknya sebagai anti-Muslim dan melanggar semangat konstitusi negara.
Para demonstran menuntut penyelidikan atas kekerasan hari Minggu di universitas Jamia Milia Islamia (JMI) yang dikelola pemerintah, di mana polisi menerobos masuk ke kampus, memukuli mahasiswa, dan diduga merusak fasilitas kampus.
“Kita lebih baik mati tetapi tidak akan mundur kali ini. Pemerintah ini harus mencabut keputusannya dengan cara apa pun,” kata Anwar Siddiqui.
Demonstran lain, Feroz Khan, mengatakan, pihaknya tak menentang keputusan kewarganegaran para imigran ilegal, namun menentang pengecualian terhadap warga Muslim.
“Kami tidak menentang kewarganegaraan terhadap imigran ilegal tetapi kami menentang pengucilan Muslim,” katanya. “CAA plus BJP yang diusulkan sebagai Daftar Warga Nasional (NRC) nasional hanya menargetkan satu komunitas – dan itu adalah Muslim,”.
Dari catatan Aljazeera, banyak partai oposisi, mahasiswa, masyarakat sipil dan aktivis India menentang CAA -undang-undang kewarganegaraan ‘anti-Muslim’ yang baru- dan mengkritik pemerintah karena mengedepankan undang-undang tersebut.
“CAA bersifat diskriminatif dan NRC yang diusulkan khususnya akan merugikan orang miskin dan rentan,” kata Sonia Gandhi, pemimpin Partai Kongres oposisi.
“Dalam sebuah demokrasi, orang memiliki hak untuk menyuarakan suara mereka terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah yang salah dan mendaftarkan keprihatinan mereka. Sama halnya, itu adalah tugas pemerintah untuk mendengarkan warga dan mengatasi masalah mereka,” Sonia menambahkan.