JAKARTA – Kegagalan pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol menjadi sebuah sinyal bahwa ketidakpastian politik di Korea Selatan masih berlanjut.
Upaya tersebut muncul sebagai reaksi terhadap pernyataan hukum militer yang diambil Yoon, yang memicu protes besar-besaran di seluruh negara.
Situasi ini mencerminkan perpecahan yang dalam di kalangan politik Korea Selatan. Meskipun ada dorongan kuat dari berbagai kalangan untuk menghapus kepemimpinan Yoon, pemungutan suara untuk pemakzulan gagal akibat boykot yang dilakukan oleh Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif.
Kehadiran hampir seluruh anggota partai tersebut di luar ruangan, sebelum pemungutan suara dimulai, membuat proses pemakzulan tidak dapat dilanjutkan.
Baca Juga: Gejolak Baru: Pemberontak Suriah Dekati Homs, Tantang Rezim Assad
Momen dramatis terjadi ketika, para anggota parlemen dari berbagai partai bersatu menolak deklarasi hukum militer secara bulat. Namun, momentum tersebut tidak dapat diteruskan.
“Rakyat Korea Selatan sedang mengawasi keputusan kami hari ini. Negara di seluruh dunia juga menonton. Sangat disayangkan bahwa pemungutan suara ini tidak terjadi,” ujar Woo Won-shik, Ketua Majelis Nasional, dikutip dari laman The New York Times, Minggu (8/12/2024).
Dalam pidato pertamanya setelah pengumuman hukum militer, Yoon Suk Yeol menyampaikan permohonan maaf kepada publik.
Dia mengatakan bahwa langkah tersebut diambil karena desakan situasi yang sulit dan menegaskan niatnya untuk tidak menghindar dari tanggung jawab hukum atau politik terkait keputusan tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa presiden menyadari betapa besar dampak dari tindakan yang diambilnya terhadap stabilitas politik negara.
Baca Lagi: Krisis Politik di Korea Selatan: Presiden Yoon Suk Yeol Cabut Deklarasi Darurat
Kegagalan pemakzulan ini juga menandai kembalinya kebuntuan politik yang telah melanda Korea Selatan. Dalam beberapa hari ke depan, dampak dari situasi ini akan terlihat, baik dalam bentuk protes masif maupun dalam reaksi internasional terhadap tindakan pemerintah.
Sebagai catatan, protes terhadap pemerintah telah menjadi hal yang umum di Korea Selatan, dan sejarah menunjukkan bahwa dalam situasi serupa, banyak pemimpin yang terpaksa mundur.
Namun, dengan Yoon yang tetap di kursi kepresidenan, tantangan ke depan akan menjadi lebih berat untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
Dengan situasi yang terus berkembang, para pengamat politik akan terus memantau langkah-langkah yang diambil oleh Yoon dan respon dari partai oposisi.
1 komentar