JAKARTA – Pendiri Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, mengatakan ada dugaan praktik pungutan liar (pungli) pada Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri. Bahkan sebelum diungkapkan Indonesian Police Watch (IPW), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Paminal telah lebih dahulu mengusut kasus tersebut, ditandai dengan penyitaan barang bukti yang kabarnya berjumlah Rp1,5 miliar.
“Kalau sudah ada barang bukti yang disita, itu artinya sedang diusut. Bahkan diusut sebelum adanya (penyampaian) temuan IPW,” ujarnya di Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Ia yakin, anggota yang terbukti melakukan pungli pasti mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Mulai dari sanksi etik, sanksi administrasi, sanksi turun pangkat atau demosi, bahkan sanksi pemecatan hingga pidana.
Baca Juga: Mahasiswa harus Mengenali Ciri Penyebaran Radikalisme, Terorisme, dan Intoleransi
“Sebagai wujud profesionalisme Polri dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu. Sekaligus bersih-bersih Polri dari oknum nakal yang mencoreng marwah institusi,” katanya.
Menurut dia, pemberantasan pungli membutuhkan dukungan dari semua pihak. Hal itu menjadi penting agar Polri semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Ketimbang memelihara kebencian dan stigma negatif terhadap Polri, lebih baik berpartisipasi dalam pemberantasan pungli. Bisa dengan mengawasi atau tidak mencoba menyuap anggota Polri,” kata dia.
Ia juga meminta para pengamat, LSM dan ormas agar lebih hati-hati. Sebab, menyongsong pergantian kepemimpinan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto, pada Oktober mendatang, rawan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang menginginkan kursi Kapolri.
Baca Lagi: Terpadunya Kebijakan, Cara Efektif BNPT RI dalam Penanggulangan Terorisme?
Ia mengingatkan, jangan sampai keberadaan LSM dan ormas-ormas itu dijadikan alat untuk mendiskreditkan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tujuannya mengincar kursi Kapolri atau jabatan lain di kabinet mendatang.
Saat ini, capaian kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah jauh lebih baik. Bahkan, berdasarkan survei yang independen, Polri menjadi lembaga penegak hukum dengan citra terbaik mengungguli Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Seiring dengan capaian gemilang itu ada saja pihak-pihak yang tidak suka. Entah itu datang dari internal Polri sendiri atau bisa juga dari pihak luar yang punya kepentingan tertentu,” ujar Haidar.