JAKARTA – Pemangkasan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI oleh pemerintah mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi XIII DPR RI, Rapidin Simbolon, dari Fraksi PDI-P.
Rapidin menegaskan, anggaran BNPT seharusnya tetap berada di angka Rp600 miliar, untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi ancaman terorisme.
“Dari pagu awal Rp 626 miliar, pemangkasan hampir Rp 200 miliar menjadikan anggaran efektif BNPT hanya sekitar Rp400 miliar. Saya berpendapat, anggaran ini harus dipertahankan di Rp600 miliar,” ujar Rapidin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Menurut Rapidin, pemangkasan anggaran dapat menimbulkan dampak serius bagi keamanan nasional Indonesia. Anggaran yang lebih kecil dapat menghambat upaya BNPT dalam menjaga kedaulatan negara, terutama dalam konteks pencegahan ancaman terorisme.
“Kita tidak boleh terlambat bertindak. Jangan sampai terjadi serangan bom, dan ketika itu terjadi, kita kalang kabut,” katanya, mengingatkan bahwa kesiapan BNPT sangat penting dalam mencegah aksi terorisme yang merugikan masyarakat.
Baca Juga: Komitmen BNPT RI Mendukung Efisiensi Anggaran dalam Penanggulangan Terorisme
Rapidin menekankan, alokasi yang tidak memadai dapat mengurangi efektivitas BNPT dalam merespons dan mencegah potensi ancaman di masa depan.
Dengan meningkatnya risiko terorisme global, Indonesia harus memastikan bahwa lembaga-lembaga yang bertugas menjaga keamanan memiliki sumber daya yang memadai.
Sebuah anggaran yang cukup tidak hanya memungkinkan BNPT untuk menjalankan program-programnya secara efektif, tetapi juga untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam hal intelijen dan penanggulangan terorisme.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan pemangkasan anggaran BNPT demi menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
Keberhasilan dalam penanggulangan terorisme bergantung pada kesiapan dan respons yang cepat terhadap ancaman, yang tentunya membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
3 komentar