Jokowi: Mendagri Coba Urus agar SPJ Dana Desa Tidak Rumit

“Pak Mendagri coba diurus dengan Kementerian Keuangan agar SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) tidak ruwet-ruwet (rumit) lah”

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mencari instrumen agar laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana desa dapat dibuat lebih sederhana.

“Pak Mendagri coba diurus dengan Kementerian Keuangan agar SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) tidak ruwet-ruwet (rumit) lah,” ujarnya dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Jakarta, Selasa (29/3).

Perintah itu sebelumnya telah disampaikan Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat APDESI, Surtawijaya, meminta agar SPJ kepala desa dibuat lebih sederhana.

“Kita selalu ingat omongan orang tua kita, jangan susah-susah SPJ, masa BLT (Bantuan Langsung Tunai) saja regulasi-nya 92 lembar. Stres kita melihat itu, regulasi saya bilang simpel,” katanya.

Baca Sambil Ngopi: Perlu Pendekatan Baru Tuntaskan KKB Papua

Karenanya, Jokowi menyetujui pendapat Surta tersebut. “Untuk tahun ini total yang ditransfer nantinya Rp68 triliun, sampai pagi tadi saya cek serapannya sudah 13,5 persen, mungkin juga keluhan karena laporan SPJ terlalu ruwet dan bertele-tele betul?” tanya Presiden kepada para kepala desa.

Presiden menilai bila para kepala desa sibuk dengan SPJ, maka kepala desa tidak mengecek posyandu, irigasi, atau sarana umum desa lainnya.

“Malah nanti hanya urus SPJ saja, saya yang lihat SPJ saja pusing apalagi yang melaksanakan,” kata dia.

“Tapi saya sudah bolak-balik perintah mengenai hal ini, ternyata tidak juga mudah mengubah sistem akuntasi kita. Moga-moga setelah keluhan ini ditindaklanjuti Mendagri agar semua lebih simpel, lebih sederhana,” lanjut dia.

Menurut Jokowi, bila tidak ada pandemi Covid-19 pada 2020, telah memikirkan untuk menambah anggaran desa.

“Tapi Tuhan belum mengizinkan, karena uang yang dipakai untuk Covid-19 pada 2020 itu Rp690 triliun, pada 2021 mencapai Rp740 triliun,” katanya.

“Sehingga dana seluruh kementerian kita potong, kemudian dana untuk desa sedikit kita potong. Tahun depan Insya Allah dikembalikan atau dinaikkan lagi,” tambah Jokowi.