JAKARTA – Jurnalis senior, Dandhy Dwi Laksono, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang menunjuk Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog (Badan Urusan Logistik).
Dalam cuitannya di media sosial, Dandhy mempertanyakan efektivitas keterlibatan militer dalam sektor pangan, merujuk pada kegagalan proyek food estate yang dikelola oleh TNI di Kalimantan Tengah.
“Militer sudah gagal ngurus proyek food estate di Kalimantan Tengah. Sekarang mau ngurus beras dan makan gratis?” ungkap Dandhy dalam cuitan di akun X-nya yang dikutip Senin (10/2/2025).
Ia mencermati pengalaman buruk tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penunjukan pejabat baru di sektor pangan.
Selain itu, Dandhy juga menyoroti dominasi aparat militer dan kepolisian dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Baca Juga: Densus 88 dan Kontroversi Tabligh Akbar: Mengundang Sosok Penggerak Wahabi
“Kiri-kanan di Indonesia ketemunya polisi, tentara, atau ormas (preman),” kata dia, menunjukkan kekhawatiran akan pengaruh berlebihan yang dimiliki oleh institusi militer dalam berbagai aspek kehidupan.
Belum lama ini, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), organisasi yang selama ini dipimpin oleh para jenderal, juga menjadi sorotan Dandhy.
Menurut Dandhy, keberadaan jenderal di organisasi tani tidak memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani.
“Organisasi tani (HKTI) dari dulu isinya jenderal. Lihat nasib pertanian kita,” kata dia.
Dandhy beranggapan, penunjukan militer dalam posisi kunci di sektor pangan harus dilihat secara kritis.
Ia mengingatkan, sektor pangan adalah hal yang sangat vital bagi masyarakat, dan keberadaan militer seharusnya tidak menjadi solusi untuk masalah yang lebih kompleks.
Dalam konteks yang lebih luas, kritik Dandhy mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaruh militer dalam kebijakan publik.
Pergeseran dari sipil ke militer dalam kepemimpinan sektor-sektor penting, terutama di bidang pangan, bisa jadi menimbulkan tantangan baru dalam mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan di Indonesia.
Sekadar diketahui, perombakan yang dilakukan Erick Thohir melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025, tidak hanya mencakup penunjukan Mayjen Novi sebagai Dirut Bulog, tetapi juga melibatkan Hendra Susanto sebagai Direktur Keuangan yang baru.
Hendra sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menandakan langkah strategis untuk meletakkan dasar finansial yang kuat dalam pengelolaan Bulog.
4 komentar