JAKARTA – Abu Salma, Pimpinan Khilafatul Muslimin wilayah Bekasi menepis tuduhan jika organisasinya berencana mengubah ideologi Pancasila menjadi khilafah.
Abu Salma mengatakan, sejak bergabung dengan Khilafatul Muslimin mulai 2006 silam, tidak pernah ada doktrin untuk mengubah Pancasila atau demokrasi. Karena itu mempertanyakan sumber Kepolisian soal tuduhan tersebut.
“Artinya saya sudah cukup lama bergabung dan tidak pernah ada perkataan mengubah menjadi khilafah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/6).
Ia menambahkan, jika organisasinya tidak menaati Pancasila, bisa masuk neraka. Sebab, Pancasila adalah bagian dari substansi Al-Qur’an dan Al-Hadits.
Butir-butir Pancasila, kata Abu, mulai dari sila pertama hingga kelima adalah bagian dari ajaran Islam. Karena itu, ia mengaku bingung dengan opini yang beredar mengenai Khilafatul Muslimin.
“Makanya kita tidak bisa membantah atau ingin menggantikan pancasila. Sepertinya mustahil ini,” katanya.
“Tidak ingin pernah mengganti karena kita ini orang islam yang mayoritas. Kita ikuti saja ajaran Islam sesuai dengan keyakinan kita, toh dilindungi juga dengan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945,” lanjut Abu Salma.
Baca Lagi: Kepala BNPT: Diperlukan Kolaborasi Indonesia-Belgia dalam Penanggulanganan Terorisme
Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, mengatakan Khilafatul Muslimin memiliki pandangan ideologi tersendiri.
Kelompok itu berniat mengganti pancasila dengan khilafah seusai pandangan ideologis yang dianut seluruh anggota dan pengurus Khilafatul Muslimin.
“Kelompok ini ingin mengganti dan menawarkan Khilafah sebagai pengganti Pancasila. Tentu hal ini bertentangan dengan UUD 1945,” ujarnya.
Olehnya itu, Kepolisian dalam menangani kasus itu tak hanya berfokus pada konvoi Khilafatul Muslimin yang viral pada akhir Mei lalu.
Menurutnya, semuanya bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana yang tercantum dalam website mereka.
“Di situ jelas, bahwa organisasi ini ingin mengganti ideologi Pancasila, kami Polda Metro tidak hanya menyidik konvoi semata tapi tindakan yang bertentangan dengan Pancasila,” ujarnya.