JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali menggarisbawahi pentingnya kolaborasi multipihak dan kohesi sosial dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme.
Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto, menjelaskan kompleksitas masalah terorisme menuntut intervensi dari berbagai pihak dan peningkatan kohesi sosial di masyarakat.
Andhika menyoroti bahwa ekstremisme berbasis kekerasan bukan hanya masalah lembaga pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme semakin kompleks, untuk itu perlu ada intervensi multipihak dan peningkatan kohesi sosial,” ujarnya di Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Baca Juga: Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik: Langkah Strategis BNPT dalam Mencegah Terorisme
BNPT telah mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).
Dalam RAN PE, BNPT menerapkan pendekatan yang disebut sebagai “whole government” dan “whole society approach” untuk menanggapi tantangan ini.
Andhika menjelaskan, pada fase kedua RAN PE (2025-2029), BNPT akan mendorong penguatan kohesi sosial sebagai upaya untuk menjaga masyarakat dari ancaman terorisme.
“Kohesi sosial yang kuat akan membuat masyarakat tidak mudah terjerumus ke dalam ekstremisme,” katanya.
Meskipun BNPT telah melaksanakan berbagai langkah, tantangan dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan tetap ada.
Terorisme tidak hanya terkait dengan isu-isu keamanan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi sangat diperlukan.
Baca Lagi: Mewujudkan Sekolah Damai: Upaya Bersama Melawan Intoleransi dan Bullying di Papua Barat
Harapan ke depan adalah terbangunnya masyarakat yang lebih kohesif dan kolaboratif, di mana setiap individu memiliki peran dalam menjaga keamanan dan stabilitas.
“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat membangun ketahanan yang lebih baik terhadap ancaman terorisme,” tutup Andhika.
Sinergi dengan Pelbagai Pihak
Direktur Eksekutif The Habibie Center, Mohammad Hasan Ansori, menilai bahwa kolaborasi dan peningkatan kohesi sosial sangat relevan dalam penanggulangan terorisme.
Menurutnya, persoalan terorisme bersifat inklusif, dan dampaknya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
“Persoalan terorisme bukan eksklusif tapi inklusif karena semua lapisan masyarakat terkena dampaknya,” kata dia.
Hasan Ansori juga menekankan bahwa kolaborasi dan kohesi sosial tidak hanya penting untuk keamanan, tetapi juga untuk memperkuat prinsip demokrasi di Indonesia.
“Prinsip demokrasi erat hubungannya dengan kolaborasi dan kohesi sosial. Hadirnya masyarakat yang kohesian ini menjadi syarat untuk menuju masyarakat yang demokratis,” ujar dia.
BNPT telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk merealisasikan strategi kolaboratif dalam pencegahan terorisme, di antaranya:
- Keterlibatan Masyarakat: BNPT mengajak organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk berpartisipasi aktif dalam program-program pencegahan ekstremisme. Ini mencakup pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya ekstremisme.
- Program Pendidikan dan Advokasi: BNPT meluncurkan program pendidikan untuk anak-anak dan remaja guna memberikan pemahaman tentang nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Dengan cara ini, diharapkan generasi muda akan lebih resisten terhadap propaganda ekstremis.
- Penguatan Jaringan Komunitas: BNPT membangun jaringan komunitas untuk mendorong dialog antarwarga dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Jaringan ini bertujuan untuk deteksi dini potensi radikalisasi di tingkat lokal.