JAKARTA – Sebuah laporan kongres baru menyarankan pembuatan korps cadangan untuk cybersecurity yang berasal dari sipil, bersama dengan beberapa rekomendasi lain untuk mendukung upaya pemerintah menarik dan mempertahankan bakat cybersecurity.
Laporan tersebut, diusulkan Komisi Nasional Militer, Nasional, dan Layanan Publik Amerika Serikat (AS) sebuah komisi yang diamanatkan oleh undang-undang kebijakan pertahanan tahun fiskal 2017.
Laporan tersebut membuat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan tenaga kerja cybersecurity sipil, sebuah area di mana pemerintah federal telah berjuang untuk merekrut dan mempertahankan bakat tersebut
“Ada lebih dari 500.000 pekerjaan cybersecurity yang tidak terisi antara sektor publik dan swasta,” tulis CyberSeek, Sabtu (28/3/2020)
Oleh karena itu, komisi tersebut menyerukan “proyek percontohan” cadangan cybersecurity sipil, yang akan memaksa mantan profesional cybersecurity pemerintah untuk kembali ke pekerjaan penuh waktu jika seorang pemimpin agensi memutuskan perlu sumber daya mereka.
“Program cadangan itu memungkinkan lembaga tersebut memanggil para ahli keamanan siber. Program ini juga akan membantu Pemerintah untuk memaksimalkan nilai investasi pembayar pajak dalam mengembangkan keahlian mereka,” tulis laporan itu.
Para agen cybersecurity sipil bakal diberikan kompensasi. Bahkan pemerintah bisa memberikan jaminan pensiun. Namun arus memenuhi syarat untuk berkontribusi pada rencana tersebut.
Laporan itu juga menyarankan Kongres mengubah undang-undang federal yang mengizinkan semua lembaga federal menggunakan otoritas personel khusus untuk merekrut profesional keamanan siber sipil.
“Semua agen membutuhkan pekerja keamanan siber, tetapi otoritas perekrutan khusus untuk keamanan siber tidak tersedia secara konsisten untuk semua agen,” tulis laporan tersebut.
Dalam laporan tersebut, juga membahas beberapa masalah perekrutan lain yang dihadapi pemerintah federal.
