JAKARTA – Memastikan Natuna yang berada di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020) kemarin.
Ternyata kunjungan itu, memberi efek terhadap kapal ikan asing asal Cina yang masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Natuna.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Sisriadi, mengatakan berdasarkan pantauan udara, kapal-kapal tersebut mulai keluar dari perairan Natuna.
“Berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, mereka, artinya kapal-kapal China yang waktu itu melakukan ilegal fishing, mereka sudah keluar dari ZEE kita pasca-kunjungan Bapak Presiden ke Natuna,” ujarnya di Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Kehadiran Jokowi di Natuna, kata Sisriadi, memberi pesan kuat terhadap Tiongkok. “Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing (Cina) dan kapal-kapal nelayan yang diback up oleh kapal Coast Guard mereka dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE,” ujar dia.
Ia mengaku pihaknya terus gencar melakukan operasi laut dan udara di perairan Natuna. Dimana dalam sehari, TNI mengupayakan satu sampai dua flight. Satu flight berisi 4 pesawat tempur TNI AU.
Sementara untuk operasi laut, delapan KRI TNI AL sudah berada di Natuna untuk mendukung operasi tersebut. Formasi tempur ini akan tetap berada di Natuna hingga situasi normal.
“Nanti kalau memang sudah benar-benar clear, maka fokus akan kembali kita ke secara keseluruhan,” katanya.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan, Natuna merupakan bagian dari teritori Indonesia. Bahkan kepala daerah di wilayah itu masih bagian dari pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, ia mengingatkan, jangan sampai ada bangsa Indonesia sendiri yang mempertanyakan soal status Natuna.
“Hari ini saya ingin memastikan, memberitahukan bahwa kepulauan Natuna adalah teritorial yang masuk dalam NKRI. Ini jelas di Natuna ada penduduknya, sebanyak 84 ribu,” ujarnya di Natuna.
“Jadi jangan sampai ada yang justru, kita sendiri bertanya dan meragukan. Apalagi yang harus dipertanyakan? Tidak ada. Namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar,” Jokowi menambahkan.
Jokowi juga menyempatkan diri melihat langsung KRI Usman Harun, guna mengetahui duduk masalah soal kapal asing asal Cina di perairan Natuna.
“Hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita, di ZEE,” ujarnya.
“Kenapa di sini hadir Bakamla, hadir Angkatan Laut untuk memastikan penegakan hukum yang adil di sini,” Jokowi melanjutkan.