JAKARTA – Dalam situasi nasional yang tengah memanas akibat aksi demonstrasi besar-besaran dan dinamika politik yang memanas, beberapa Partai Politik (Parpol) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas pernyataan yang menyakitkan rakyat dan mencederai aspirasi masyarakat.
Keputusan nonaktif ini tidak hanya sekadar sanksi administratif, tetapi juga mencerminkan pentingnya menjaga martabat dan kepercayaan rakyat terhadap parlemen.
Di tengah ketegangan dan kerusuhan yang melanda, tindakan ini menjadi sinyal bahwa parlemen dan partai politik semakin sadar akan tanggung jawab moral dan sosial mereka untuk menjaga kedamaian dan kepercayaan publik.
Partai NasDem Menonaktifkan Dua Anggota DPR
Partai NasDem secara resmi mengumumkan penonaktifan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim.
Surat tersebut menyatakan bahwa keduanya tidak lagi menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi NasDem sejak 1 September 2025, sebagai respon terhadap ucapan dan tindakan mereka yang dinilai menyakiti hati rakyat dan bertentangan dengan semangat partai.
NasDem menegaskan, pernyataan yang menyakitkan rakyat dan mencederai aspirasi masyarakat merupakan penyimpangan dari perjuangan partai yang berlandaskan nilai demokrasi dan keadilan sosial.
Baca Juga: Oknum TNI Diduga Terlibat Pembunuhan Kepala Cabang BRI
Ahmad Sahroni sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi I DPR dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III.
Ia juga dikenal aktif mengkritik kebijakan pemerintah, namun kali ini dinonaktifkan karena pernyataan dan sikapnya yang dianggap tidak sesuai dengan nilai partai.
Sementara itu, Nafa Urbach, yang menjabat sebagai Bendahara Fraksi NasDem di DPR dan merupakan anggota Komisi IX, juga menerima keputusan tersebut. NasDem menegaskan bahwa langkah ini sebagai upaya menjaga integritas dan menjaga kepercayaan publik terhadap parlemen dan partai.
Fraksi PAN dan Golkar Ikut Memberlakukan Sanksi Serupa
Tak hanya NasDem, Fraksi PAN juga mengambil langkah serupa terhadap dua anggotanya, Eko Patrio dan Uya Kuya. Keduanya dinonaktifkan dari status anggota DPR sejak 1 September 2025.
Keputusan itu diambil menyusul video viral yang menunjukkan Eko Patrio berjoget di sidang tahunan MPR, yang menuai kecaman dari masyarakat dan menimbulkan keresahan publik.
Viva Yoga, Sekjen PAN, menyatakan, langkah ini diambil sebagai bentuk disiplin dan tanggung jawab partai untuk menjaga citra dan martabat lembaga legislatif.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap tenang dan mempercayai proses politik yang sedang berlangsung.
Eko Patrio sendiri menyampaikan permintaan maaf melalui video di media sosial dan mengaku tidak bermaksud menimbulkan kekacauan atau keresahan.
Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam bersikap ke depan. Uya Kuya juga menyampaikan permohonan maaf dan berkomitmen memperbaiki diri demi rakyat Indonesia.
Partai Golkar melalui Sekjen Sarmuji juga mengumumkan penonaktifan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029, dalam rangka disiplin dan etika.
Sarmuji menyatakan, aspirasi rakyat tetap menjadi prioritas utama dan bahwa Golkar akan terus memperjuangkan semangat kerakyatan sesuai amanat UUD 1945.
