PDI Perjuangan Bereaksi atas Rencana Pemanggilan Megawati Soekarnoputri oleh KPK

Nasional, Ragam442 Dilihat

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memberikan tanggapan tegas terkait rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan memanggil Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Pernyataan ini disampaikan Ronny Talapessy, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, yang menyebutkan bahwa pemanggilan Megawati tidak relevan.

“Enggak perlu terlalu jauh sampai memanggil Ibu Ketua Umum (Megawati),” ujarnya di Jakarta, Sabtu (28/12/2024). Keterangan ini mencerminkan sikap PDI Perjuangan yang berupaya melindungi posisi dan martabat pemimpinnya di tengah situasi yang penuh ideologis.

Kasus dugaan suap PAW ini telah menyeret sejumlah nama, termasuk Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hasto dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 21 UU Tipikor tentang penghalangan keadilan.

Baca Juga: Kejagung Banding Vonis Terdakwa Korupsi Timah: Mengejar Keadilan untuk Masyarakat

Ronny menyebutkan, pemanggilan Hasto dianggap terlalu dipaksakan. “Pemanggilan Sekjen saja terlalu dipaksakan karena pengadilan dari para terdakwa tidak ada kaitan dengan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto,” ujarnya.

PDI Perjuangan, melalui pernyataan Ronny, menegaskan keputusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan, berharap penyidik ​​KPK melakukan pendekatan yang lebih bijaksana dalam menangani kasus tersebut.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tesa Mahardhika Sugiarto, menyatakan penyidik ​​bisa memanggil Megawati jika keterangan sang ketua dianggap perlu dalam mengungkap masalah yang tengah berjalan.

“Bila penyidik ​​merasa hal tersebut diperlukan untuk memberikan beberapa masalah yang diselesaikan, maka akan selesai,” kata Tessa.

Keputusan KPK untuk memanggil tokoh-tokoh penting dalam partai politik selalu menjadi sorotan. Langkah ini mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana politik dan hukum sering kali saling berinteraksi.

Isu ini tidak hanya menyangkut individu terkait tetapi juga berimplikasi pada citra partai politik di mata publik. Dengan latar belakang sejarah dan pengaruh Megawati di dunia politik Indonesia, pemanggilannya bisa jadi menonjolkan sorotan terhadap PDI Perjuangan, membuat mereka harus lebih hati-hati dalam menanggapi setiap perkembangan kasus ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *