JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto, mengatakan, pertahanan penting bagi stabilitas negara. Oleh karena itu, menjaga pertahanan perlu dengan mewujudkan komponen cadangan.
“Kami upayakan setiap kabupaten/kota ada satu batalion cadangan,” ujarnya saat berpidato dalam seminar nasional kebangsaan pada Musyawarah Nasional (Munas) XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (26/11/2022).
Menurut dia, sistem pertahanan nasional adalah pertahanan keamanan rakyat semesta (Hankamrata), sebagaimana amanat Undang-Undang Tahun 1945 dan diperkuat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Sistem Hankamrata ini melibatkan seluruh rakyat sebagai warga negara, dan sumber daya nasional lainnya untuk dipersiapkan secara dini terkoordinasi oleh pemerintah dengan totalitas, terarah, terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagai pemodelan penegakan kedaulatan bangsa dan Tanah Air.
“Untuk mewujudkan itu, maka ada namanya bela negara. Bela negara di masing-masing daerah harus dimasifkan untuk kepentingan nasional,” ujar Prabowo.
Hal ini, sesuai dengan Pasal 30 (Ayat) 1 Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Prabowo juga menyebutkan, hingga saat ini Indonesia tetap berada pada pendiriannya sebagai negara Non-Blok, sebagaimana tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Kemudian, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana pembukaan undang-udang dasar.
“Kami butuh diplomasi yang baik, kami butuh sikap yang baik. Saya juga selalu menyampaikan pada setiap pertemuan bilateral bahwa Indonesia defensif, Indonesia tidak punya keinginan merebut tanah orang lain, kita hanya ingin mempertahankan kedaulatan negara,” katanya.
Sedangkan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh pemerintah, kata dia, semata-mata untuk penguatan pertahanan negara, bukan untuk menyerang negara lain.
Terkait kedaulatan bangsa, dia menjelaskan, perlu ditopang dengan demokrasi yang sehat sehingga rakyat tidak mudah diadu domba dan dipecah belah.
“Bangsa Indonesia kental dengan sikap gotong royong dan kekeluargaan. Maka dengan modal ini kita harus tunjukkan bahwa rasa nasionalisme rakyat Indonesia kuat dalam menjaga kedaulatan,” kata Prabowo
Menurut dia, Indonesia memiliki nilai-nilai luhur dalam menjalankan demokrasi. Karena itu, elite-elite politik tidak perlu saling bersitegang, karena demokrasi yang dijalankan tujuannya hanya satu yakni untuk memakmurkan rakyat.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki kemampuan dalam bernegosiasi didukung dengan diplomat-diplomat hebat hubungan luar negeri. Dengan potensi itu, maka Indonesia harus mengambil peran menurunkan tensi tegangan negara yang berkonflik.
“Kita ingin bersahabat dengan semua negara, maka kita harus jadi mediator, komunikator untuk perdamaian,” katanya.
