MOROWALI – Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, secara tegas mendukung aksi warga desa lingkar tambang di Kabupaten Morowali yang menuntut PT Baoshuo Taman Industry Invesment Group (BTIIG), untuk menghentikan semua aktivitas di lahan yang sah milik PT Logam Jaya Utama.
Dalam pernyataan resminya yang diterima, Sabtu (8/2/2025), Safri menganggap aksi demonstrasi ini sebagai ekspresi ketidakpuasan warga terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan tambang tersebut.
“Ini bukan sekadar protes biasa. Kami mendukung aksi warga desa untuk mendesak PT BTIIG menghentikan aktivitas mereka di lahan sengketa. Mereka tidak boleh beroperasi seenaknya, ini jelas merugikan pemilik lahan yang sah,” ujarnya.
Safri menilai, tindakan PT BTIIG yang dinilai sembarangan merupakan indikasi bahwa proyek hilirisasi nikel di daerah tersebut hanya menimbulkan konflik, penderitaan masyarakat, serta kerusakan lingkungan.
“Proyek ini tidak memberikan dampak positif. Justru, kami melihat aktivitas PT BTIIG hanya memperburuk keadaan masyarakat,” tegasnya.
Safri mengkritik ambisi pemerintah yang berupaya menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri material baterai mobil listrik.
Baca Juga: Said Didu: Hampir 100 Km Laut Morowali Dikuasai Perusahaan Cina
Menurutnya, label Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diberikan kepada proyek BTIIG justru menciptakan lebih banyak masalah di lapangan.
“Alih-alih meningkatkan kesejahteraan rakyat, proyek ini malah merampas hak-hak masyarakat,” kata dia.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan tujuan dari PSN tersebut. “Pembangunan jetty dan proyek-proyek lainnya yang merusak lingkungan ini untuk siapa? Mengapa rakyat menjadi tumbal?” ungkapnya.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, proyek BTIIG tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal.
“Keberadaan BTIIG membuat hidup masyarakat di Morowali semakin sulit. Ini semua menguntungkan investor asal Tiongkok, bukan rakyat Indonesia,” jelasnya.
Safri, yang sebelumnya merupakan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menyerukan pemerintah untuk segera menghentikan proyek hilirisasi nikel di Morowali dan Morowali Utara.
Ia berpendapat bahwa pemerintah terlalu memanjakan investor, sementara kondisi ekonomi rakyat tetap miskin dan menderita.
“Stop hilirisasi nikel di Morowali dan Morut! Kerusakan yang terjadi jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang didapatkan. Puluhan ribu petani dan nelayan kehilangan mata pencarian mereka,” kata dia.
Aksi yang didukung oleh anggota DPRD ini menunjukkan, ada ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat terhadap keberadaan proyek tambang yang dianggap merugikan.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan dan hak-hak masyarakat, langkah-langkah konkret diperlukan untuk memastikan bahwa investasi di sektor tambang tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat.
