Strategi RAN PE Fase Dua: Mengedepankan Keamanan Insani untuk Indonesia yang Aman dan Sejahtera

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) tengah mempersiapkan fase kedua dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) yang fokus pada Keamanan Insani. Dalam pelaksanaannya, RAN PE fase dua akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga untuk menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan secara efektif.

“Strategi RAN PE fase kedua akan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 yang sedang diperkuat oleh BAPPENAS,” ujar Kepala Biro Umum BNPT, Marsma TNI Fanfan Infansyah, di Jakarta, dikutip pada laman bnpt.go.id, Rabu (30/10/2024).

Marsma Infansyah mengajak seluruh K/L untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung RAN PE. “Kami harap semua pihak dapat bersama-sama mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera,” tambahnya.

Baca Juga: Reorganisasi Kementerian Prabowo: 48 Kementerian Baru dan Dampaknya pada ASN

Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan RAN PE fase kedua dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dari ancaman ekstremisme dan kekerasan.

Fase kedua RAN PE ini menyasar sembilan tema kunci, antara lain:

1. Kesiapsiagaan Nasional: Mempersiapkan masyarakat dan pemerintah menghadapi ancaman.
2. Ketahanan Komunitas dan Keluarga: Membangun ketahanan sosial untuk mencegah radikalisasi.
3. Pendidikan dan Keterampilan: Meningkatkan keterampilan masyarakat untuk membuka akses lapangan kerja.
4. Perlindungan Perempuan, Pemuda, dan Anak: Memberdayakan kelompok rentan dalam penanggulangan ekstremisme.
5. Komunikasi Strategis: Menggunakan media dan sistem elektronik untuk penyebaran informasi positif.
6. Deradikalisasi dan Rehabilitasi: Memfasilitasi pemutusan kekerasan dan reintegrasi individu ke masyarakat.
7. Hak Asasi Manusia: Menjamin perlindungan hak semua individu selama proses penanggulangan.
8. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam program.
9. Kemitraan Internasional: Mendorong kolaborasi dengan negara lain untuk berbagi best practices