WNI Eks ISIS Hindari Pemerintah, Mahfud: BNPT Sudah Kesana

Nasional6 Dilihat

JAKARTA – Ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) eks simpatisan ISIS yang berada di Suriah, ternyata tak mengakui diri berkewarganegaraan Indonesia. Hal itu diungkap Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

“Ya, mereka kan tidak mengakui sebagai WNI,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut Mahfud, mereka juga selalu menghindar dan tak mau berkomunikasi dengan pemerintah. Bahkan keberadaannya baru diketahui dari pihak luar, seperti Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (Central Intelligence Agency/CIA).

“Mereka kan tidak lapor. Hanya ditemukan oleh orang luar. Yang menemukan CIA, ICRC, (berkata) ini ada orang Indonesia,” katanya.

“Kita juga enggak tahu apanya. Paspornya udah dibakar, terus mau diapain. Dibiarin aja. Enggak bisa dipulangkan,” Mahfud menambahkan.

Menurut Mahfud, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) telah mendatangi Suriah. Namun para WNI eks simpatisan ISIS itu tak kunjung muncul. 

“BNPT udah ke sana. Hanya ketemu sumber-sumber otoritas resmi saja. Di situ ada ini katanya. Akan tetapi, orangnya enggak pernah menampakkan,” ujar dia.

“Itu kan hanya laporan, bahwa ada (WNI). Lalu ada isu-isu mereka ingin pulang,” Mahfud melanjutkan.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan, dari hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah memutuskan tidak memulangkan eks WNI yang telah bergabung dengan ISIS atau yang terlibat jaringan teroris lainnya di luar negeri. 

Ia menegaskan, keputusan tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan keamanan bagi 267 juta penduduk di Indonesia. “Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris, bahkan tidak akan memulangkan foreign terrorist fighter (FTF) ke Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Menurut Mahfud, data terbaru terdapat 689 WNI eks ISIS yang tersebar di sejumlah negara, seperti Suriah dan Turki. “Ada 689 WNI yang berada di Suriah dan Turki. Mereka merupakan teroris lintas batas atau FTF,” katanya.

“Keputusan rapat tadi pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari teroris dan virus-virus baru, terhadap 267 juta rakyat Indonesia karena kalau FTF pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta merasa tidak aman,” Mahfud menambahkan.

Ia menambahkan, pemerintah akan mendata kembali jumlah seluruhnya eks WNI yang menjadi kombatan ISIS. Meski menolak, kemungkinan pemerintah bakal membawa pulan anak-anak di bawah usia 10 tahun.

“Tapi case by case. Ya, lihat aja apakah ada orang tuanya atau tidak, (berstatus) yatim piatu,” ujar dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *