JAKARTA – Faktor ekonomi dan kesejahteraan adalah salah satu push factor dalam tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, pemerintah harus memfokuskan upaya penyelesaian akar masalah melalui program makan bergizi gratis, peningkatan kesejahteraan, swasembada pangan, dan hilirisasi industri.
Demikian diungkapkan Menteri Pertahanan RI, Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, saat bertemu Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Komjen Pol. Eddy Hartono, dikutip dari situs bnpt.go.id, Jumat (10/1/2025).
Audiensi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan penanggulangan terorisme, dengan fokus pada implementasi program-program pencegahan yang efektif.
Kepala BNPT, Eddy Hartono, menambahkan institusinya juga aktif dalam memperkuat pemahaman ideologi negara, terutama di lingkungan pendidikan.
Baca Juga: Sinergi BNPT, Kementerian Imigrasi, dan Densus 88: Langkah Strategis Deradikalisasi Terhadap Napiter
“Kami aktif melakukan sosialisasi ideologi Pancasila sebagai upaya pencegahan radikalisasi di kalangan generasi muda. Ini menjadi sejalan dengan cita-cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden mengenai penguatan ideologi Pancasila dan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” jelas dia.
Eddy menilai kolaborasi antara BNPT dan Kementerian Pertahanan sangat penting dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks di era modern ini.
“Kami sangat berterima kasih atas sambutan positif dari Kementerian Pertahanan. Kaderisasi generasi muda menjadi salah satu fokus utama untuk mengantisipasi tantangan kontemporer dalam konteks keamanan nasional,” katanya.
Kedua pemimpin menandai bahwa kerjasama ini harus melibatkan berbagai aspek, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, hingga keamanan secara holistik.
Hal ini sejalan dengan tren internasional yang menyatakan bahwa penyelesaian masalah terorisme tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan keamanan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ekspresi keprihatinan terhadap keadaan ekonomi masyarakat juga sejalan dengan kebijakan global. Banyak negara di berbagai belahan dunia melakukan pendekatan serupa dengan melakukan program sosial untuk mengurangi potensi individu terlibat dalam tindakan ekstrem.
4 komentar