JAKARTA – Dalam sebuah peristiwa yang menarik perhatian publik, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri mengadakan Tabligh Akbar dengan tema “Keindahan Akidah Ahlus Sunnah Dalam Menjaga NKRI.” Acara ini dipimpin oleh Ustadz Abdullah Zaen, yang dikenal kontroversial.
Kritikan datang dari Nong Darol Mahmada, seorang pemikir dan aktivis sosial, yang menyebut Ustadz Abdullah sebagai sosok penggerak Wahabi di Jawa Tengah.
Dalam cuitan di akun X-nya yang dikutip Senin (10/2/2025), Nong Darol mengekspresikan keprihatinan mengenai pemilihan pembicara tersebut.
“Lah kok bisa Densus bisa mengundang orang spt ini?” Sebuah pernyataan yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap keputusan Densus 88.
Baca Juga: Begini Peran Dirut PT KTM pada Korupsi Impor Gula di Kemendag
Menurutnya, pengundangan Ustadz Abdullah Zaen adalah suatu kesalahan yang patut dicermati oleh pihak kepolisian, bahkan memention Kapolri Listyo Sigit untuk mempertanyakan apakah ini kecolongan atau disengaja.
Menanggapi isu ini, penting untuk memahami konteks di balik peran Ustadz Abdullah Zaen.
Ia dikenal aktif di kalangan komunitas Islam yang lebih rigid dan seringkali mengkritik praktik-praktik Islam lainnya yang dianggapnya menyimpang.
Dengan adanya Tabligh Akbar ini, muncul kekhawatiran bahwa akidah yang ditekankan mungkin akan mendukung pandangan yang lebih eksklusif, yang tidak sejalan dengan semangat toleransi di Indonesia.
Kritik lebih lanjut datang dari berbagai kalangan yang melihat acara ini sebagai langkah mundur dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama.
Ustadz Abdullah Zaen, meskipun memiliki pengikut yang loyal, juga sering dianggap sebagai figur yang divisif di kalangan masyarakat. Hal ini membuat acara yang seharusnya menjadi ajang persatuan justru berpotensi menimbulkan perpecahan.
Dari sudut pandang media, peristiwa ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Densus 88 dalam berupaya menjaga stabilitas keamanan, sekaligus menghormati keberagaman pandangan dalam masyarakat.
Densus 88 perlu lebih berhati-hati dalam memilih narasumber untuk acara-acara yang bersifat publik, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di masyarakat.
Dialog yang konstruktif antar semua pihak perlu diupayakan agar semua elemen masyarakat dapat bergerak menuju tujuan yang sama, yaitu menjaga keutuhan NKRI dalam keberagaman.
4 komentar